MALTENG, LIPUTAN.CO.ID,- Yayasan Bina Karta Lestari (Bintari) menggelar pelatihan (training) bertajuk “Membangun Kesadaran Inklusif Dalam Perlindungan Ruang Hidup, Biodiversitas, dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Maluku Tengah”.

Kegiatan yang berlangsung di Masohi ini bertujuan untuk memperkuat peran gender dan inklusi sosial dalam isu lingkungan hidup di wilayah tersebut.

Direktur Pelaksana Yayasan Bintari, Amalia Wulansari, menjelaskan bahwa pelatihan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) ini menandai fase baru program mereka di Maluku Tengah.

Sejak April 2025, Bintari telah aktif mendampingi masyarakat di wilayah Banda dan Saparua dalam upaya penyelamatan biodiversitas melalui manajemen sampah.

“Ini adalah momen tahun pertama. Untuk tahun kedua, kami berupaya memperluas fokus. Tidak hanya soal teknis pengelolaan sampah atau penyelamatan lingkungan, tetapi bagaimana peran gender, penyandang disabilitas, dan inklusi sosial menjadi poin utama dalam pengembangan program ini,” ujar Amalia dalam sambutannya, Kamis 7 Mei 2026. 

Amalia menekankan pentingnya kebijakan daerah yang lebih peka terhadap kelompok marginal.

Mengingat tantangan geografis dan sosial di Maluku Tengah yang unik, Bintari berupaya memastikan proses perencanaan di tingkat Bappeda hingga implementasi di lapangan lebih responsif terhadap isu GESI.

“Hal ini sejalan dengan visi-misi Bapak Bupati, khususnya misi kelima untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif. Pelatihan hari ini dirancang agar kita semua memiliki satu frekuensi, sehingga Bapak dan Ibu di pemerintahan dapat membangun perencanaan yang lebih efektif dan inklusif ke depannya,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Maluku Tengah dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bupati, Zahlul Ikhsan, menegaskan bahwa pembangunan sejati tidak hanya soal infrastruktur fisik, melainkan juga pembangunan manusia dan kesadaran.

“Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berkomitmen penuh mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kita harus memastikan kebijakan lingkungan tidak hanya efektif, tetapi juga responsif terhadap GEDSI,” tegas Zahlul saat membacakan sambutan Bupati.

Ia menambahkan bahwa kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok marginal sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan, namun jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

“Melalui pelatihan ini, saya berharap ada perubahan cara pandang (mindset) di lingkungan birokrasi dan masyarakat. Setiap kebijakan pembangunan lingkungan di kabupaten ini harus sudah ‘berkacamata’ GEDSI,” tutupnya.