MALTENG, LIPUTAN.CO.ID,- Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja rekan-rekannya sesama anggota legislatif yang dinilai malas berkantor dan kerap absen dalam rapat paripurna.

Sentilan keras ini disampaikan Haurissa saat memimpin Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026 yang berlangsung di Masohi, Kamis 18 Juni 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Haurissa secara terbuka menyoroti tingkat kehadiran anggota dewan yang menurutnya sangat memprihatinkan. 

Ia menekankan bahwa meskipun setiap paripurna digelar, jumlah kehadiran anggota hampir tidak pernah mencapai kuorum yang maksimal.

"Teman-teman ini gaji puluhan juta, kok. Setiap paripurna tidak pernah kita lengkap, tidak pernah 40 orang (hadir)," tegas Haurissa di hadapan forum.

Ia menyayangkan sikap sebagian anggota dewan yang menurutnya sangat vokal saat berada di ruang sidang, namun tidak dibarengi dengan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok sebagai wakil rakyat.

"Waktu di paripurna semua orang mau ngotot bicara kayak Tuan Allah. Bicara kayak Nabi Muhammad. Tapi perlakuan tidak pernah juga tuntas dan baik untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota DPRD," tambahnya.

Sebagai pimpinan, Haurissa menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di kantor demi menjalankan tanggung jawab. 

Ia bahkan meminta awak media untuk turut serta mengawasi dan mempublikasikan nama-nama anggota dewan yang jarang terlihat berkantor.

"Saya minta teman-teman wartawan, tolong dipublikasikan ramai-ramai. Dari fraksi mana, anggota mana yang malas, diisikan, Pak. Supaya kita juga tertibkan, kita buka-bukaan di kantor ini," pinta Haurissa.

Haurissa membandingkan kinerja dan kompensasi yang diterima anggota dewan dengan para pegawai negeri sipil (PNS). 

Menurutnya, beban tanggung jawab sebagai wakil rakyat seharusnya sebanding dengan hak yang diterima, mengingat gaji anggota DPRD jauh lebih besar.

"Mohon maaf, teman-teman saya, harus juga bicara seperti ini. Hanya kita dibayar oleh negara. Pegawai negeri semua gaji 1-2 juta, tapi dia kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore baru pulang. Kita dibayar puluhan juta, tidak berkantor," pungkasnya.

Pernyataan tegas ini diharapkan menjadi alarm bagi seluruh anggota DPRD Maluku Tengah agar ke depannya dapat lebih tertib dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai representasi masyarakat.