MALTENG, LIPUTAN.CO.ID,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah menyatakan kesiapan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai sektor strategis sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Komitmen tersebut disampaikan oleh Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, yang diwakili oleh Jauhari Tuarita, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan dalam rapat paripurna penyerahan rekomendasi Pansus LKPJ yang berlangsung di Masohi, Rabu, 20 Mei 2026. 

Dalam sambutannya, Pemkab Maluku Tengah menegaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan bagian integral dari proses penguatan checks and balances dalam sistem pemerintahan daerah.

"Melalui rekomendasi tersebut, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan arah strategis bagi peningkatan efektivitas kebijakan, efisiensi pelaksanaan program, serta optimalisasi penggunaan sumber daya daerah," ujar Tuarita saat baca pidato Bupati. 

Ia menambahkan, evaluasi terhadap LKPJ sangat krusial untuk memastikan seluruh program pemerintah daerah tetap berada pada koridor pencapaian target RPJMD, RKPD, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Meski mengakui adanya tantangan sepanjang tahun 2025 seperti keterbatasan kapasitas fiskal, dinamika ekonomi regional, hingga ketimpangan akses layanan dasar di wilayah kepulauan Pemkab Malteng mencatat indikator makro daerah menunjukkan perkembangan yang cukup positif. 

Kondisi ini akan menjadi basis penyusunan strategi pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis potensi unggulan.

Menanggapi rekomendasi DPRD, Pemkab Maluku Tengah telah menetapkan beberapa aspek prioritas untuk dievaluasi dan ditingkatkan

Yakni Penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja.

Peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, Optimalisasi pelayanan publik.

Peningkatan pendapatan daerah dan penguatan kapasitas fiskal.

Percepatan pembangunan wilayah kepulauan dan kawasan yang masih memiliki keterbatasan akses layanan dasar.

"Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD secara sistematis, terukur, dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, serta kebijakan pembangunan daerah, baik tahun berjalan maupun tahun berikutnya," tegasnya.

Mengakhiri pidatonya, Pemkab Malteng menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas fungsi pengawasan yang objektif. Pemerintah daerah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat dalam semangat kemitraan yang konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

"Kami menyadari sungguh, tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari kemampuan melaksanakan program, tetapi juga dari ketepatan arah kebijakan yang diambil untuk menjawab kebutuhan masyarakat," pungkasnya.