MALTENG, LIPUTAN.CO.ID,- Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah mulai melakukan rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Maluku Tengah tahun anggaran 2025. 

Dalam rapat tersebut Komisi IV memulai dengan evaluasi LPJ mitra Komisi IV, Kamis 9 Juli 2026. 

Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Musriadin Labahawa, menegaskan bahwa agenda ini bertujuan untuk melakukan pendalaman dan evaluasi atas realisasi anggaran serta capaian program pemerintah daerah.

Dalam rapat evaluasi perdana bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Komisi IV menyoroti efektivitas program-program yang telah dilaksanakan, khususnya terkait penanganan stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Target semangat dari pembahasan LPJ ini adalah bagaimana kita membedah anggaran yang telah direalisasikan pemerintah, realisasi programnya seperti apa, dan target capaiannya, agar kita bisa melakukan pencocokan dengan kondisi riil di lapangan," ujar Musriadin Labahawa.

Musriadin menjelaskan, Dinas P2KB menjadi mitra pertama yang dievaluasi karena memiliki peran vital dalam program nasional dan daerah, yakni penurunan angka stunting. 

Ia menekankan pentingnya memahami bahwa program unggulan seperti Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, bukan sekadar membatasi angka kelahiran.

"Program ini mencakup pemberian makanan bergizi bagi ibu-ibu, lansia, dan balita, yang semuanya berkaitan dengan upaya strategis menekan angka stunting. Kami berharap hasil evaluasi ini dapat menghasilkan program yang lebih terukur dalam penanganan stunting di Maluku Tengah," tambahnya.

Selain stunting, Musriadin juga mendorong adanya kolaborasi antara program-program OPD dengan Peraturan Daerah (Perda) yang baru disahkan. 

Ia secara khusus meminta agar setiap mitra OPD di Komisi IV lebih memperhatikan program yang berkaitan dengan kelompok disabilitas dan lansia.

Rapat pembahasan LPJ ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan melibatkan berbagai mitra kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.