MALTENG, LIPUTAN.CO.ID,- Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memberikan pesan tegas kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional VIII terkait pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia menekankan agar program CSR yang dijalankan nantinya tidak hanya sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban undang-undang.

Hal ini disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan pada momen groundbreaking proyek hilirisasi II, yakni pembangunan Pabrik Kelapa dan Pala di Kebun Awaiya, Desa Liang, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu 29 April 2026. 

Gubernur Hendrik berharap kehadiran pabrik baru ini dapat mendongkrak keuntungan PTPN, yang pada gilirannya harus berimbas pada kesejahteraan masyarakat lokal.

"Kalau pabrik ini sudah beroperasi, PTPN sudah lebih making profit lagi, sudah lebih untung lagi. Ya mungkin program-program CSR itu bisa dirasakan oleh masyarakat," ujar Hendrik.

Ia menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Maluku haruslah bersifat saling menguntungkan. "Investasi tidak hanya menguntungkan investor, investasi mesti juga menguntungkan masyarakat sekitar, apalagi masyarakat yang punya sumber daya. Jangan asal-asalan saja, sekadar memenuhi syarat formal bahwa PTPN telah mengeluarkan anggaran (CSR) sekian, memenuhi syarat undang-undang saja, tidak. Tapi harus betul-betul berdampak," tegasnya.

Dalam pidatonya, Hendrik juga menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai langkah konkret mengimplementasikan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Selama ini, Maluku terjebak dalam kondisi paradoks di mana daerah kaya sumber daya alam namun hanya menjual bahan mentah ke luar negeri.

"Ini kan satu gambaran yang sangat paradoks. Kita penghasil bahan bakunya, kita ekspor ke luar, mereka proses, kita impor kembali dari mereka dan kita membayar dengan harga yang sangat mahal. Nilai tambahnya dinikmati oleh mereka yang punya industri, bukan kepada petani atau masyarakat kita," jelasnya.

Pembangunan pabrik kelapa dan pala di Maluku Tengah ini dianggapnya sebagai "Mentari Harapan" yang baru bagi Provinsi Maluku untuk memulai hilirisasi komoditas unggulan.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan mengapa hilirisasi menjadi sangat krusial bagi Maluku. Selain nilai tambah ekonomi, hilirisasi adalah kunci untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menekan angka kemiskinan.

"Tantangan yang kami hadapi hari ini adalah soal ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemiskinan. Kalau warga bisa terserap di pasar kerja, berarti ada sekian banyak keluarga yang tadinya tidak punya penghasilan tetap, akhirnya punya harapan," kata Hendrik.

Menutup sambutannya, Hendrik mengajak jajaran pemerintah daerah dan pemimpin baru di Maluku untuk bertekad mengubah kekayaan alam yang selama ini hanya bersifat "potensial" menjadi "aktual" dan nyata dalam bentuk kesejahteraan.

"Kita hanya tepuk dada selama ini kita kaya, tapi mana wujudnya? Yang nampak di depan mata adalah kemiskinan dan pengangguran. Kita harus putus mata rantai yang tidak benar ini. Kekayaan yang Tuhan anugerahkan harus memberi manfaat untuk kemajuan daerah," pungkasnya.