MALTENG, LIPUTAN.CO.ID,- Koalisi organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Maluku Tengah menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) dan diskusi film dokumenter "Pesta Babi". 

Acara yang berlangsung di pelataran Dinas Perpustakaan Masohi pada Sabtu 16 Mei 2026 malam itu menyoroti bagaimana arus industrialisasi perlahan menggerus dan membabat hak-hak adat warga negara.

Kegiatan pemutaran film yang berlangsung selama lebih dari satu jam tersebut dimulai sejak malam hari dan dilanjutkan dengan sesi diskusi mendalam pada pukul 22.30 WIT. 

Sesi diskusi ini menjadi ruang refleksi kritis bagi para peserta mengenai kondisi lingkungan, kemanusiaan, dan eksistensi tatanan adat di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Ketua KAMMI Maluku Tengah sekaligus perwakilan koalisi penyelenggara, Sultan Musa, menjelaskan bahwa inisiasi nobar ini lahir dari keresahan bersama atas minimnya kepekaan sosial terhadap persoalan lingkungan dan kemanusiaan saat ini.

"Sebenarnya niat kita bersama dengan teman-teman rekan aliansi dalam menyelenggarakan film Pesta Babi ini, ada satu harapan besar yang ingin katong (kita) buat dan inginkan. Pasca-menonton film ini, kami menginginkan timbulnya kesadaran sensitivitas terhadap isu-isu lingkungan dan kemanusiaan yang hari ini terjadi," ujar Sultan saat diwawancarai seusai kegiatan.

Sultan menyayangkan tatanan adat dan masalah kemanusiaan yang terjadi di depan mata sering kali luput dari perhatian publik. 

Melalui media film dokumenter ini, koalisi berharap ada pemantik empati baru di tengah masyarakat Maluku Tengah.

"Salah satu pesan yang ingin kami sampaikan agar ditangkap oleh seluruh publik Maluku Tengah adalah timbulnya kesadaran serta kepedulian akan tatanan adat dan persoalan kemanusiaan. Kami ingin ada rasa kepedulian yang muncul dari seluruh masyarakat yang malam ini sama-sama telah menyaksikan film Pesta Babi," tambahnya.

Meluruskan Stigma dan Mengkritik Kebijakan Negara 

Sultan juga mengklarifikasi anggapan keliru yang kerap muncul di luar terkait judul film dokumenter tersebut. Menurutnya, narasi "Pesta Babi" sering kali disalahpahami secara harfiah sebagai sebuah pesta pora belaka. 

Padahal, film tersebut menyimpan kritik mendalam atas penindasan hak-hak mendasar masyarakat adat.

"Padahal sebenarnya, film ini memiliki pesan yang sangat mendalam. Salah satunya terkait dengan hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka, termasuk tanah-tanah ulayat. Ini pesan yang ingin saya sampaikan dan perlu dipahami oleh seluruh masyarakat adat," tegasnya.

Ia menilai saat ini tatanan masyarakat adat berada dalam posisi yang rentan, bahkan cenderung didiskriminasi akibat ekspansi industri yang masif. 

Salah satu potret nyata yang digambarkan dalam film tersebut adalah bagaimana instrumen kebijakan negara kerap kali digunakan untuk memuluskan kepentingan korporasi dengan mengorbankan ruang hidup masyarakat lokal.

"Salah satu hal yang kami lihat dari film Pesta Babi itu sendiri adalah bagaimana negara sering kali menggunakan dalih program pembangunan seperti lumbung pangan nasional (food estate). Dalih ini dipakai dalam rangka mengeksploitasi wilayah-wilayah masyarakat adat yang ada di Papua. Ini hal yang cukup miris, yang seharusnya dipahami oleh negara sebagai persoalan yang sangat serius," kecam Sultan.

Menghadapi Upaya Pencegahan dari Aparat Sama seperti pemutaran film serupa di berbagai wilayah lain di Indonesia, penyelenggaraan nobar di Masohi ini juga tidak lepas dari tantangan dan hambatan, khususnya dari pihak keamanan. 

Sultan membeberkan bahwa sebelum acara dimulai, pihaknya sempat menghadapi upaya persuasif dari aparat kepolisian agar kegiatan tersebut dipertimbangkan kembali untuk tidak dilaksanakan.

"Di hampir seluruh wilayah, ketika pelaksanaan film Pesta Babi ini berlangsung, sering kali ada upaya-upaya dari aparat dan sebagainya yang mencoba mencegah. Kemarin sebelum pelaksanaan, teman-teman berinisiatif melayangkan surat pemberitahuan ke pihak kepolisian. Saat surat dimasukkan, memang ada upaya-upaya yang kami lihat mencoba meminta kami mempertimbangkan kembali (agar tidak memutar film tersebut)," ungkap Sultan.

Namun, kendati menghadapi tekanan psikologis dan upaya negosiasi dari aparat, seluruh elemen yang tergabung dalam aliansi penyelenggara memilih bergeming demi menyuarakan kebenaran. 

"Tekad teman-teman seluruh aliansi sudah bulat. Maka dari itu, kami tetap jalan," tegasnya.

Acara nobar dan diskusi ini merupakan hasil kolaborasi lintas organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Maluku Tengah, yang meliputi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Front Pemuda Mahasiswa Maluku (FPM-M).

Kolaborasi ini juga diperkuat oleh sejumlah lembaga internal kampus lokal, di antaranya BEM Fakultas Hukum Universitas Dr. Djar Wattiheluw, BEM Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Djar Wattiheluw, BEM STAI Said Perintah Masohi, dan BEM STKIP Gotong Royong Masohi.