Saat Komdis PKS membacakan tuntutan terhadap Haerudin dalam sidang etik yang digelar MPDP DED PKS Maluku Tengah beberapa waktu lalu. Sementara itu, sidang etik tersebut dihadiri Haerudin menggunakan kopiah berwarnah putih.

Dipecat Dari PKS, Haerudin Punya Waktu 14 Hari Ajukan Pembelaan di DPW

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID,- Majelis Penegak Disiplin Partai Dewan Etik Daerah (MPDP DED) PKS Kabupaten Maluku Tengah resmi memecat Haerudin sebagai anggota PKS.

Hal itu dilakukan MPDP DED PKS Maluku Tengah usai beberapa kali melakukan sidang etik terhadap Haerudin yang juga saat ini jabat sebagai anggota DPRD dari PKS. 

Haerudin disidangkan oleh MPDP DED setelah Komisi Disiplin DPD PKS menemukan bukti perilaku Haerudin  yang diduga melanggar kode etik partai. 

Komisi Disiplin PKS juga bekerja menggali keterangan sejumlah pihak setelah Istri dan anak Haerudin sendiri melaporkan dia kepada DPD PKS Maluku Tengah. Dan yang dilanporkan soal Haerudin yakni tentang dugaan pelanggaran asusila dan sikap tak terpuji menelantarkan keluarga serta sering bermain judi saat yang bersangkutan menjadi anggota partai maupun anggota DPRD. 

Atas bukti-bukti ditemukan sesuai laporan dari Istri Haerudin, Komisi disiplin kemudian menyerahkan perkara tersebut kepada MPDP DED PKS Maluku Tengah untuk menyidangkan Haerudin. 

Setelah MPDP DED menggelar beberapa kali sidang, hasilnya, Haerudin diputuskan bersalah dan melanggar kode etik serta pakta integritas. 

"Saudara teradu yaitu Hairudin, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran disiplin organisasi, dan Kode Etik Partai dalam kategori berat sebagai mana hasil keputusan sidang MPDP DED Partai," kata Ketua DPD PKS Maluku Tengah Arman Mualo di Masohi, Maluku Tengah. 

"Atas dasar itu, yang bersangkutan diputuskan bersalah dan dipecat secara tidak hormat dari anggota PKS serta dicabut KTA Partai," imbuh Mualo. 

Tak hanya diberhentikan dari anggota partai, Haerudin juga akan diproses untuk diPAW kan oleh Partai mengingat Haerudin juga saat ini menjabat anggota DPRD Maluku Tengah periode 2019-2024 dari Partai Keadilan Sejahtera. 

"Kami juga akan memproses Pergantian Antarwaktu yang bersangkutan dari anggota DPRD Maluku Tengah," tandas Arman Mualo, (24/01). 

Meski telah dipecat secara tidak Hormat dari keanggotaan PKS, Haerudin miliki waktu 14 hari terhitung sejak Minggu 22 Januari 2023 untuk mengajukan pembelaan di DPW PKS. 

"Sesuai mekanisme di Partai, bahwa untuk eksekusi putusan MPDP DED, kami DPD PKS menunggu keputusan inkrah. Karena yang bersangkutan punya waktu 14 hari untuk ajukan pembelaan. Jika dalam waktu tersebut yang bersangkutan tidak mengajukan pembelaan dankeputusan disebut Incrah, maka keputusan tersebut dapat kita tindak lanjuti berupa pencabutan KTA keanggotaan dan diproses PAW," jelas Mualo. 

Mualo menyampaikan permohonan maaf kepada Konstituen PKS yang telah memilih Haerudin sebagai anggota DPRD. 

Selain itu Mualo yang juga saat ini jabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah berharap konstituen Haerudin untuk tetap memelihara silaturahmi dengan PKS. 

"Atas nama Partai, kami juga meminta maaf jika selama beberapa waktu belakangan perhatian publik  tersita dengan sikap yang ditunjukan yang bersangkutan," tutup Mualo. 

Berikut enam poin pelanggaran Haerudin sebagaimana keputusan sidang MPDP DED PKS Maluku Tengah. 

Enam poin kategori pelanggaran berat  itu antara lain : 
1. Melakukan Perjudian, 2. Melakukan penelantaran keluarga, 3. Berduaan dengan perempuan yang tidak ada ikatan yang sah dalam kondisi nyaris tidak berpakaian, 4. Melakukan perbuatan asusila, 5. Melanggar Pakta Integritas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah terpilih, dan 6. Tidak mengindahkan kewajiban anggota PKS untuk mengikuti kegiatan Unit Pembinaan Anggota (UPA).