MALTENG, LIPUTAN.CO.ID,- Jakobus Maatoke resmi diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Haruru, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah. 

Jakobus saat ini telah ditahan Jaksa karena kasus dugaan ijasa palsu yang diajukan sebagai syarat calon KPN Haruru tahun lalu.

 Jacobus juga pernah diberhentikan sementara oleh Tuasikal Abua 2022 saat itu Ia jabat Bupati. Namun karena Jacobus tersangka kasus ijasa palsu dan ditahan Polres Maluku Tengah dia diberhentikan sementara. Jacobus juga sempat hirup udara segar dan kembali jabat KPN Haruru saat Polisi SP3 kasus tersebut.

Namun kasus itu kembali dipersoalkan dan kini sudah P21 oleh Kejari Maluku Tengah dan Jacobus ditahan dan diberhentikan sementara dari KPN Haruru. 

Jakob bisa kembali lanjutkan tugas sebagai KPN Haruru jika dalam keputusan pengadilan menyatakan Jakob tidak bersalah dan bebas. Namun jika putusan hukum sebaliknya dan berkekuatan hukum tetap, maka Jakob diberhentikan permanen dari jabatan KPN Haruru dan diganti   dengan orang lain. 

Jakob diberhentikan sementara oleh Pj Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa dalam surat keputusan nomor 141 tentang Pemberhentian sementara dan pengangkatan Pj Sementara Kepala Pemerintah Negeri Haruru. 

Jacob digantikan sementara oleh Arthur Mairiring sebagai Pj sementara KPN Haruru. Mairiring saat ini jabat Kepala Kecamatan Amahai. 

Mairiring dilantik sebagai Pj Sementara KPN Haruru bersamaan dengan pelantikan Pj KPN Tial, Hairudin Tuarita. 

Keduanya dilantik oleh Pj Sekda Maluku Tengah, Jauhari Tuarita berlangsung di lantai 3 Kantor Bupati setempat, Jum'at malam, 17 November 2023. 

"Saya berharap Penjabat dan Penjabat Sementara Kepala Pemerintah Negeri Tial dan Haruru untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik," harap Tuarita yang mewakili Pj Bupati Maluku di pelantikan tersebut. 

Dia juga berharap, aspirasi warga harus diperhatikan betul-betul dan tetap jalani hubungan baik dengan Saniri Negeri. 

"Dana desa harus dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab dan patuh terhadap aturan mainnya. Untuk Pj KPN Tial kedepan lebih fokus lagi untuk mengangkat KPN Tial yang definitif," imbuh Tuarita.