oleh

Kejari Malteng Kembali Merestorative Justice Kasus Pidana Ringan

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Kasus tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan dua remaja terhadap salah satu Polisi di Tehoru beberapa waktu lalu, yang sudah tahap dua di Jaksa, berakhir di luar pengadilan atau penghentian kasus dengan keadilan restorative.

Kasus pidana pemukulan atau penganiayaan yang melibatkan tersangka M. Fanser Akatiri dan Malik Mahu resmi tidak ditindaklanjuti ke pengadilan setelah korban Alfian dan pelaku (tersangka) menyetujui kesepakatan damai yang kemudian dilanjutkan dengan restorative justice.

Restorative Justice kasus pidana dengan ancaman dibawa lima tahun itu berlangsung di Aula Sasana Baharudin Loppa Kantor Kejari Maluku Tengah, Jalan Banda, Kota Masohi, Maluku Tengah, Selasa 13 Oktober 2020.

Jalannya restorative justice diawali dengan prakata Kajari Maluku Tengah, Juli Isnur. Isnur mengingatkan para tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan yang bersentuhan dengan kasus pidana lainnya usai kasus pemukulan itu direstorative justice.

“Korban telah berikan saudara berdua (tersangka) kesempatan. Saya berharap perbuatan yang sama atau pidana lainnya tidak dilakukan. Perbaiki akhlak banyak beribadah buatlah orang tua kalian bahagia dengan mengejar cita-cita kalian,” nasehat Kajari kepada dua tersangka.

Dia mengatakan, mengambil jalan restorative justice bukan ansih karena Kejaksaan, namun karena ada kesepakatan kedua bela pihak untuk berdamai.

Usai mendengar arahan dan nasehat Kajari, kedua belah pihak menandatangani kesepakatan damai di depan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Vektor Mailoa dan Siti Halimah Martono, sekaligus Jaksa P-16A dan Fasilitator. Dan disaksikan Raja Tehoru Hud Silawane serta Jaksa Willem Mairuhu, dan pihak Polisi penyidik Yongki Salawane.

Tidak semua kasus tindak pidana bisa direstorative Justice.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Maluku Tengah, Vektor Mailoa mengatakan keadilan restorative dalam kasus pidana penganiayaan hanya diberlakukan untuk kasus pidana dengan ancaman hukuman penjara di bawa lima tahun.

Selain itu, ada kesepakatan damai dua bela pihak yang dibuktikan dengan penandatanganan damai.

Hal itu kata Vektor sebagai mana diatur dalam Peraturan Kejagung nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan
Restoratif dengan syarat ada perdamaian kedua bela pihak, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana,
tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari
Tindak pidana tidak lebih dari 2 juta,” urai Mailloa.

Penghentian atau penutupan kasus pidana ringan dengan jalan restorative justice yang dilakukan Kejari Maluku Tengah merupakan kali kedua.

Sebelumnya, kebijakan penghentian atau penutupan kasus pidana kekerasan juga dilakukan Kejari Maluku Tengah pada kasus kekerasan bersama di Kecamatan Amahai yang melibatkan dua pihak negeri tetangga yakni Ruhua Sepa dan Tamilouw.

Komentar