oleh

Pendemo: Rapid Test Masih Berbayar, Kapolres dan Ketua DPRD Malteng beri Tanggapan

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Sejumlah Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII dan HMI di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), pada Jum’at pagi, 3 Juli 2020, melakukan aksi demonstrasi di tiga tempat di Kota Masohi, Malteng. Yakni, Kantor Bupati Malteng, Mapolres Malteng dan Kantor DPRD Malteng.

Namun, hanya Kapolres Malteng AKPB Hendrik Purwono dan Ketua DPRD Malteng Fatzah Tuankotta yang menerima langsung para demonstran.

Sementara itu tidak satupun pejebat di Kantor Bupati Malteng menerima para demonstran saat melakukan saksi didepan Kantor Bupati Malteng.

Aksi tersebut dilakukan guna menuntut keterbukaan penanganan COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan dan Pencegahan COVID-19 Kabupaten Maluku Tengah.

Baik keterbukaan soal tindakan penanganan, hingga keterbukaan soal penggunaan anggaran COVID-19 oleh Gugus Tugas setempat.

“Penanganan dan penggunaan anggaran COVID-19 harus terbuka,” ujar Azis, Ketua HMI Cabang Masohi saat melakukan orasi.

Azis juga menyampaikan bahwa, semenjak Bupati Malteng, Tuasikal Abua, mengungumkan biaya rapid test dan surat keterangan bagi pelaku perjalanan digratiskan beberapa waktu lalu, disinyalir ada pihak-pihak tertentu yang masih memungut biaya tersebut.

“Ekonomi masyarakat yang semakin lemah,  akan tetapi masyarakat masih terbebani biaya rapid test,” tambah Azis saat berorasi di Mapolres dan Kantor DPRD Malteng.

Terhadap hal itu, Kapolres Malteng AKPB Hendrik Purwono, mengatakan, pihaknya sudah melakukan konfirmasi bahwa rapid test yang berbayar, hanya terjadi di dokter praktek bukan Puskesmas atau Rumah sakit.

“Terkait rapid test yang berbayar dikarenakan kebutuhan mendesak dikenakan biaya dan bukan di Puskesmas atau Rumah Sakit,” ujar Purwono.

Meski begitu, Pria berpakat dua bunga itu  mengatakan, pihaknya siap melakukan pengusutan jika ada data terkait hal itu.

“Kami mengawasi terkait pelaksanaan pemeriksaan COVID-19. Apabila rekan-rekan memiliki informasi segera dilaporkan untuk kepolisian agar dapat diproses,” tandas Purwono kepada pendemo.

Sementara itu di tempat terpisah, Ketua DPRD Malteng, Fatzah Tuankotta, saat menerima pendemo di ruang Banggar DPRD Malteng mengatakan, semenjak ada polemik rapid test berbayar usai Bupati umumkan gratis, Ia sudah melakukan presur dan meminta instansi teknis, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit serta Puskesmas, untuk tetap pegang teguh instruksi Bupati,   bahwa layanan rapid test bagi pelaku perjalanan harus gratis.

“Pengurusan rapid test itu gratis dan jika ada keluhan berarti akan dilakukan konfirmasi ke Pemerintah Daerah. Tapi sebelumnya, kami DPRD sudah cek sekaligus peringatkan instansi teknis untuk tetap layani rapid test secara gratis,” jelas Fatzah.

Politisi Partai Nasdem itu juga sudah mengingatkan pihak instansi terkait untuk tidak persulit layanan terkait COVID-19, terutama pengurusan surat keterangan kesehatan dan perjalanan bagi pelaku perjalanan.

Komentar