oleh

Lantik Lima KPN, Bupati Malteng Tekankan Kelola DD ADD Secara Disiplin dan Terbuka

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua menekankan adanya disiplin dan transparansi dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Pemerintah Negeri (KPN).

Dikatakan sejauh ini, banyak KPN yang berurusan dengan penegak hukum hanya karena masalah pengelolaan DD ADD yang tertuang dalam APBNeg.

Olehnya itu, ia meminta KPN untuk selalu melibatkan semua pihak  di Negeri dalam merumuskan dan melaksanakan program di Negeri dan dilakukan secara terbuka.

Hal itu ditegaskan Bupati Abua, saat melantik dan mengambil sumpah lima KPN, di Baileo Soekarno, Kota Masohi, Maluku Tengah (Malteng), Rabu 1 Juli 2020.

“Selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan negeri agar dapat melakukan seluruh proses dan mekanisme pengelolaan keuangan Negeri secara transparan partisipatif tertib dan disiplin,” tegas Abua kepada lima KPN tersebut.

Sebagai informasi, Lima KPN yang dilantik Tuasikal, empat diantaranya KPN Definitif dan satu Penjabat KPN.

Mereka yang dilantik diantaranya KPN Warasiwa, Kristian Latutuaparaya, KPN Saleman Mohammad Ali Arssad Makatita, KPN Kuralele, Dominggus Cundrad Talloti Marantika, KPN Allang Octavianus Edward Patty dan Penjabat KPN Hila Amin Sopaliu.

Abua juga menekankan agar setiap anggaran yang digunakan KPN dan Perangkatnya harus bisa dipertanggung jawabkan dan menghindari penyalagunaan.

“Saya tekankan kelola anggaran harus betul dapat dipertanggung jawabkan dan terutama menghindari penyalahgunaan pengolahan keuangan baik Dana Desa dan Dana Alokasi Desa,

karena banyak sekali kepala Kepala Pemerintah Negeri yang telah dilantik namun dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan, tidak semua, tapi ada. Sehingga penyelewengan-penyelewengan itu diketahui oleh masyarakat dan masyarakat laporkan kepada aparat penegak hukum maka di situlah diproses hukum berjalan,” tandas Bupati mengingatkan.

Komentar