oleh

Tinjau Implementasi Perda Tentang Negeri Samasuru, Bapemperda Temukan Masalah

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), pada Kamis 25 Juni 2020, turun langsung ke Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, memastikan pelaksanaan atau implementasi Peraturan Daerah (Perda) Malteng Nomor 10 Tahun 2012.

Perda Nomor 10 itu berbicara tentang Penetapan Kembali Negeri Samasuru Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Maluku Tengah.

Perda tersebut selain mengukuhkan posisi Negeri Samasuru di Malteng yang sebelumnya bernama Negeri Sapaloni, perda itu juga menjadi dasar Pemda setempat memberikan pelayanan kepada warga dan pemerintah Samasuru.

Sekilas, Negeri Samasuru semenjak beberapa tahun silam, berada pada sengketa perbatasan antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Sebagian dari warga Samasuru ada yang telah bergabung dengan Maluku Tengah dan juga sebagian bergabung dengan SBB.

Peninjauan terhadap implementasi Perda tersebut karena berkaitan dengan revisi Perda 2006 Malteng tentang Negeri yang sementara digodok Bapemperda.

Hasil peninjauan, Bapemperda yang dipimpin Safii Boeng itu menemukan sejumlah masalah dalam implementasi Perda tersebut.

Masalah yang ditemukan diantaranya hak-hak dasar akta kependudukan tidak bisa dilakukan di Disdukcapil Maluku Tengah sejak tahun 2014.

Akibat dari tidak terlayaninya akta kependudukan, warga setempat harus menumpang keterangan kependudukan dari Negeri tetangga, hal itu untuk memenuhi tuntutan dan syarat pendidikan bagi anak anak mereka.

Selain itu, Alokasi Dana Desa (ADD) semenjak tahun 2016, Pemerintah Negeri Samasuru tidak lagi dapat dari Pemda Maluku Tengah.

Tak sampai disitu, bantuan bantuan dari Pemerintah Maluku Tengah seperti raskin dan bantuan dari Pemerintah Pusat juga tidak didapatkan masyarakat setempat.

“Kami ini berada Di Maluku Tengah, tapi pelayanan dasar kita tidak dapat. Raskin tidak dapat, 2014 pelayanan kependudukan tidak dapat diproses di Maluku Tengah dan sejak Tahun 2016 kami tidak dapat ADD. Sementara dari tahun 2013 sampai 2015 kami dapat ADD,” ujar Penjabat KPN Samasuru, Cristian Waeleruny kepada Anggota DPRD Malteng yang tergabung dalam Bapemperda.

Terkait hal itu, Bapemperda akan meminta klarifikasi Pemda tentang pelaksanaan Perda tentang Samasuru tersebut dan akan dibicarakan lebih lanjut untuk langkah yang diambil.

“Nanti kita akan meminta klarifikasi Pemda, karena tadi kita dengar sendiri ada masalah pelayanan atau hak hak dasar warga yang tidak dipenuhi. padahal posisi mereka secara legal standing di Maluku Tengah berdasar perda tersebut. Pada prinsipnya, kami Bapemperda hadir di sini untuk memastikan pelaksanaan perda nomor 10 yang kebetulan berkaitan dengan revisi Perda Negeri yang sementara kami godok,” jelas Ketua Bapemperda Safii Boeng usai dengar keluhan warga dan Pemerintah Samasuru.

Dikatakan, apapun bentuk persoalan tapal batas bagi Bapemperda itu lain soal, sehingga menghentikan pelayanan kepada masyarakat Samasuru tidaklah dibenarkan.

“Masalah tapal batas bagi kami itu soal lain. Tapi bagi kami ini soal implementasi Perda nomor 10 itu. Karena masih berlaku, sehingga kehadiran kami disini untuk memastikan pelaksanaan perda tersebut,” tandas Safii.

Dia berharap Pemda Malteng mengambil langkah cepat dalam menyelesaikan masalah dasar yang dialami masyarakat Negeri Samasuru.

Untuk diketahui Bapemperda yang turun ke Samasuru diantaranya Ketua Bapemperda, Safii Boeng, Anggota, Ahmad Ajlan Alwi, Welljob Helldy Putuhena, Julianus Wattimena, Frans J. Picarima, dan Mustakim Tihurua.

Komentar