oleh

DPRD Malteng Desak Pemutakhiran DTKS, Ini Kata Kadis Sosial

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Semenjak beberapa tahun belakangan, penerima bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Maluku Tengah, yang berasal dari Kementrian Sosial masih saja menyisahkan masalah.

Salah satunya soal penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Namun hal pelik tersebut belum juga diperbaharui.

Oleh karena itu, DPRD Maluku Tengah mendorong dan desak Pemerintah Daerah untuk melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“DPRD menginginkan untuk harus ada pemutakhiran data, sehingga DTKS itu bisa sempurna. Dan kelompok penerima bantuan itu betul-betul mereka yang memerlukan, mereka yang terupdate secara kriteria supaya tidak ada lagi kesimpang siuran, tidak ada lagi kesenjangan sosial antara penerima bantuan,” ujar Wakil Ketua DPRD Malteng, Herry Men Carl Haurissa, usai pimpin rapat lintas komisi bersama Dinsos dan pendamping PKH, berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Malteng, Selasa 23 Juni 2020.

Haurissa juga memastikan, DPRD akan menggagas pertemuan Pimpinan bersama Komisi terkait dan Dinas Sosial untuk berkoordinasi dengan Kementrian agar ada penambahan upah bagi PKH dan DTSK. “Karena menurut kami upah yang diterima pendamping tidak sebanding dengan pekerjaan,” tandasnya.

DPRD Malteng kata Haurissa, juga memiliki sikap politik, untuk memastikan Kepala Dinas Sosial dan seluruh KPN di Maluku Tengah dan pendamping PKH lakukan pemutakhiran data penerima PKH dan Bansos lainnya. “Agar bantuan-bantuan dari Pusat dan Kabupaten dapat berlangsung secara baik. Supaya tidak ada lagi temuan-temuan kasus,” tukas politisi Partai Gerindra itu.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Yusran Usemahu mengatakan, update atau pemutakhiran daftar DTKS sudah harus dilakukan. Dikatakan dari Dinas Sosial juga sudah memprogramkan kegiatan pemutakhiran DTKS.

Namun hal itu belum jalan karena terbentur dengan kondisi pandemi corona.

“Untuk mengupdate data penerima bantuan sosial, Kita harus melakukan pemutakhiran data DTKS kuncinya di situ itu yang harus diverifikasi. Konsen utama disitu supaya semua program perlindungan sosial rujukannya di DTKS. Kita sebenarnya tahun ini sudah memulai pemutakhiran DTKS hanya karena kondisi COVID-19 yang kita masih liat situasinya tapi untuk verifikasi sudah diprogramkan tahun ini,” jelas Usemahu.

Komentar