oleh

Bupati Abua: KPN, Saniri dan Perangkat Pemneg Tidak Boleh Dapat BLT

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, menekankan, pentingnya pemberian bantuan sosial baik berupa, BLT, BST, Sembako dan PKH yang tepat sasaran.

Terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa, tidak boleh diberikan kepada pihak Pemerintahan Negeri, Kepala Pemerintah Negeri (KPN), perangkat Pemerintah Negeri (Pemneg) dan Saniri Negeri.

Hal itu dikatakan Abua disela pengambilan sumpah jabatan sembilan KPN sore tadi di Baileo Ir. Soekarno, Masohi, Maluku Tengah, Sabtu 30 Mei 2020.

“Jadi BLT itu harus tepat sasaran. Baik Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan Saniri tidak boleh dapat BLT,” tegas Abua.

Dia menegaskan pensiunan TNI, Polisi dan ASN juga tidak boleh mendapat bantuan sosial tersebut.

Dia juga mengingatakan agar pemberian bantuan tidak boleh dobol kepada penerima. Dalam hal ini, jika warga telah menerima BLT maka yang bersangkutan tidak boleh terima bantuan sosial lain seperti PKH, BST, dan Bansos Sembako.

“Pemerintah harus pastikan penerima bantuan tidak boleh dobol di bantuan sosial lain,” tandas Abua.

Komentar