oleh

Pemerintah Negeri Haya Dinilai Tidak Transparan dalam Penyaluran BLT Dana Desa

TEHORU-Pemerintah Negeri Haya Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah (Malteng), dinilai tidak transparansi dalam pendataan dan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) kepada warga miskin yang berdampak pandemi Covid-19.

Dugaan ketidak tranparansi itu, menyebabkan kemarahan warga hingga berujung pada pengrusakan fasilitas kantor Desa  yang terletak di RT 08 pada Kamis (21/5) malam. Warga meluapkan kekesalannya dengan membakar sejumlah fasilitas di kantor Desa. Aksi ini mulai redah setelah aparat kepolisian dari sektor Tehoru diturunkan di tempat kejadian.

Salah satu warga Haya yang dihubungi Liputan Malteng pada Jumat (23/5) malam mengatakan, penyebab kemarahan warga itu lantaran Pemerintah Negeri Haya tidak tranparansi dalam penyaluran BLT. Dia mengatakan, Pemerintah Negeri seharusnya mempublikasikan nama-nama warga yang mendapat BLT, sehingga tidak ada kecurigaan warga.

“Artinya bahwa oke, mekanisme pembagian sudah sesuai. Bahwa sekitar 320 orang yang dapat itu ada sekitar Rp500 juta lebih. Tetapi yang masalah di sini adalah tidak transparan. Pemerintah Negeri tidak umumkan nama nama siapa-siapa saja yang dapat BLT,” ujar sumber yang menolak namanya diberitakan.

Warga marah dan bakar fasilitas Kantor Desa

Dia membeberkan, mulanya Pemerintah Negeri telah mengambil data sebanyak 1000 kepala keluarga (KK) dari masing-masing RT, termasuk di antaranya rumah tangga baru. Namun belakangan yang direkap hanya sebanyak 320 orang saja. Setelah itu tidak ada informasi selanjutnya ke masyarakat.

“Setelah itu mereka tidak pernah informasikan kepada masyarakat. Tidak pernah ada transparansi. Tidak pernah mereka publikasikan nama nama penerima BLT itu di kantor desa supaya warga tahu.” Kata sumber.

Sumber melanjutkan, kekecewaan masyarakat bukan hanya itu, tetapi juga pada pembagian BLT yang tidak tepat sasaran.

“Ada juga kekecewaan Masyarkat, karen ada yang sudah dapat bantuan program keluarga harapan (PKH) namun mereka juga masih dapat BLT. Sementara masyarakat yang di bawa garis kemiskinan sama sekali tidak dapat.” Bebernya.

“Masyarakat juga marah ketika pemerintah bagi kupon secara diam-diam. Sebenarnya Masyarakat tidak kesal seperti itu, tetapi karena mereka butuh transparansi.” Sambung dia.

Dia mengatakan, kericuhan pada Kamis malam, merupakan klimaks dari Masyarkat yang selama ini dipendam. “Ini adalah klimaks dari Warga Haya. Selama ini Raja tidak transparansi baik soal ADD yang dialokasikan untuk infrastruktur maupun untuk BLT.” Tutup dia.

Sementara itu, salah satu staf Desa saat dikonfirmasi Liputan Malteng, menjelaskan, bahwa Pagu BLT DD itu sudah sesuai prosedur yang mana akan disalurkan ke 320 warga miskin di Haya.

“Jadi begini, Pagu BLT DD itu ada 35 persen. Jadi ada sejumlah 320 orang yang dapat, sesuai kriteria. Data itu dari tiap-tiap RT yang masukan, setelah disetujui Pemda baru kartu nama, baru kopon dari desa keluar berdasarkan nama-nama itu,” kata dia yang menolak namanya diberitakan, Kamis (21/5) malam.

Dia menilai, konflik yang terjadi diduga karena ada kepentingan politik. “Karena isu politik yang masuk, jadi problem,” sambung dia.

Dia mengatakan, rencana pembagian BLT 35 persen untuk 320 KK itu rencananya akan disalurkan pada Jumat (22/5), namun akan dipertimbangkan sebab adanya kericuhan itu.

“Mengingat kebutuhan lebaran ini maka rencana pembagian BLT 35 pesen untuk 320 KK direncanakan besok hari Jumat namun konflik jadi akan di pertimbangkan,” tutupnya.

Diketahui, ada pun mekanisme tranparansi dalam penyaluran bantuan tunai, diatur dalam Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT Nomor 10/PRI.00/IV tanggal 21 April 2020 tentang Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-DD.

Point ke-7 surat Dirjen PPMD tersebut menyebutkan metode penyaluran tunai harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19 seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan memakai masker. (atoli).

Komentar