oleh

Sempat Ditolak, DPRD Malteng Masukan Pengawasan COVID-19 Dalam Masa Sidang II

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), telah masuk dalam masa sidang II tahun sidang 2020.

Hal itu setelah Sabtu, 16 Mei 2020, bertempat di Ruang Paripurna, DPRD Malteng, gelar rapat paripurna penetapan agenda masa sidang II yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Malteng, Fatzah Tuankota.

Terdapat 15 agenda yang ditetapkan dalam masa sidang II. Dari 15 agenda, terdapat satu agenda dewan dalam masa sidang itu yakni pengawasan yang difokuskan ke pengawasan COVID-19.

15 Agenda DPRD Malteng masa sidang II tahun sidang 2020 yang telah disahkan dalam rapat Paripurna, Sabtu 16 Mei 2020.

Meski agenda pengawasan COVID-19 telah disahkan bersama 14 agenda masa sidang dua, agenda itu sempat menjadi pro dan kontra.

Fraksi PAN-PKS misalnya, Fraksi tersebut menilai, agenda pengawasan tersebut menjadi salah satu tanggung Jawab Wakil Rakyat. Namun pengawasan tersebut harus dibarengi dengan anggaran sebagai mana diamanatkan peraturan.

Sehingga jika agenda tersebut tidak dibaringi dengan persiapan anggaran maka hal ini akan ditolak.

“Kemarin waktu rapat ditingkat Bamus, mata acara pengawasan COVID-19 kami sepakat ditiadakan. Kenapa, karena tidak ada anggarannya. Yang kami sepakat adalah pengawasan program 2019, tidak harus ada kata Pengawasan COVID-19,” jelas Ketua Fraksi PAN-PKS, Abdul Kadir Selano.

Ketua Fraksi Gerindra, Ibrahim Ruhunussa, mengatakan pengawasan COVID-19 wajib dilakukan oleh DPR. Hal itu sebagai mana tertuang di dalam SKB tiga menteri, bahwa DPR diberi mandat untuk lakukan pengawasan penanganan COVID-19.

Namun kata Ruhunussa, pengawasan tersebut bisa saja ditolak kalau tidak dibarengi dengan ketersediaan anggaran pengawasan.

“Jadi anggaran pengawasan COVID-19 ini tidak bisa disiasati atau pake uang pribadi, ini konsekuensi (berpemerintahan). Harus jelas, ada usulan pengalokasian ke Pemerintah. Kalau misalkan tidak mau dialokasikan anggaran, tidak usah (pengawasan). Dan kita protes ke Jakarta tidak boleh ada poin di dalam SKB ini, bahwa DPR tidak diberi mandat untuk lakukan pengawasan COVID-19,” jelas Ruhunussa.

Hal yang sama juga disampaikan sejumlah anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Dan DPRD tetap masukan agenda pengawasan COVID-19, dengan akan meninjau kembali pos anggaran pengawasan tersebut.

Komentar