oleh

Salur BLT Baru 0,7 Persen, DPRD Minta Bupati Abua Evaluasi DPMPN P3A

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Anggota DPRD Maluku Tengah, Arman Mualo soroti lambannya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa.

Dari data yang diperoleh, saat ini, baru terdapat 10 Negeri atau 0,7 persen dari 186 Negeri di Malteng yang telah salur BLT Dana Desa (DD) ke masyarakat.

Hal itu diungkapkan Mualo dalam sidang buka tutup masa sidang I dan II, yang berlangsung di Gedung DPRD Malteng, Masohi, 16 Mei 2020.

Arman Mualo, Anggota DPRD Malteng. (Photo Istimewa).

“Baru 10 desa dari 186 desa di Maluku Tengah salur BLT yang bersumber dari Dana Desa. Itu artinya, baru 0,7 persen Negeri yang melakukan penyaluran BLT,” ungkap Mualo, dihadapan forum sidang yang dihadiri Bupati Malteng, Tuasikal Abua.

Padahal sambung Mualo, saat ini sebanyak 80 Negeri yang telah mendapat transfer Dana Desa.

Atas hal itu, mewakili Fraksi PAN-PKS, Mualo meminta Bupati Tuasikal Abua, mengevaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Negeri, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMPN P3A).

“Kami minta Saudara Bupati untuk mengevaluasi kinerja dinas terkait (PMPN P3A). Karna sampai saat ini, sudah 80 desa yang DDnya sudah masuk ke RKUD, siap cair. Namun baru 10 desa dari 186 desa di Maluku tengah yang salur BLT,” pinta Mualo.

Apa yang menjadi sorotan Mualo merupakan hal yang urjen untuk cepat diselesaikan. Mengingat, BLT merupakan salah satu bentuk jejaring sosial untuk bantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

“Sementara BLT ini sebagai bentuk penguatan jejaring sosial, akibat dampak COVID-19,” ujarnya.

Sadar akan keterlambatan penyaluran BLT dan keterlambatan penyesuaian APBNeg salah satunya berasal dari Pemerintah Negeri, Politisi PKS itu juga meminta Dinas PNPM P3A untuk surati Camat agar Negeri Negeri didorong bergerak cepat melakukan penyesuaian APBNeg.

“Begitu juga, Dinas PMPN PA3 untuk menyurati Camat. Agar Negeri-negeri segera melakukan perbaikan APBNeg dan perubahan RAB terkait Penanganan COVID-19, Bantuan Langsung Tunai dan Padat Karya Tunai. Sehingga dengan ini semua, masyarakat yang terkena dampak COVID-19 bisa terbantu,” tukasnya.

Selain soroti kinerja PMPN P3A dan Camat, kesempatan tersebut Mualo menyoal rangkap jabatan OPD di lingkup Pemda Malteng agar cepat dilakukan penyegaran.

“Perlu ditambahkan juga, terkait Rangkap Jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten, sehingga ini menjadi catatan kritis bagi kita, bahwa kabupaten ini tidak sedang dalam kondisi krisis SDM. Disisi lain juga, rangkap jabatan ASN menunjukan kita lemah dalam management kepegawaian daerah,” tandas Mualo.

Hal itu, dapat berpengaruh terhadap efektifitas kinerja Pemerintah Daerah. “Ini dampaknya adalah penurunan efektifitas kinerja, tidak fokus dan menghambat proses pembangunan,” tutupnya.

Komentar