oleh

Fokus Penanganan COVID-19, Ruhunussa Minta Proyek Di DPRD Ditunda

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Ibrahim Ruhunussa, meminta semua proyek di lembaga perwakilan rakyat itu ditunda sementara.

Permintaan Ruhunussa itu disampaikan di hadapan Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, yang hadiri rapat paripurna penutupan sidang I dan pembukaan sidang II Tahun sidang 2020, yang digelar DPRD Malteng, di Masohi, Sabtu 16 Mei 2020. “Saya minta seluruh proyek di DPRD dipending,” tegas Ruhunussa.

Alasan diminta penundaan proyek di DPRD kata Ruhunussa, agar DPRD memiliki sikap yang nyata bersama Pemda Malteng untuk lebih fokus lakukan  pencegahan dan penanganan COVID-19.

Menurutnya saat ini, percepatan penanganan COVID-19 merupakan hal urjen. Mengingat pandemi tersebut mematikan dan daya sebarnya sangat cepat.

“Kalau bapak (Bupati) mau komitmen lakukan penanganan COVID-19, kita sama-sama. Karena, masyarakat tidak hanya menekan Bupati,  tapi DPRD juga ditekan. Supaya DPRD ini tidak dianggap barang parlente-parlente (lembaga berbohong). Ini virus yang mematikan yang harus kita lawan bersama,” tegas Ruhunussa yang juga ketua Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Ketua DPRD Periode 2014-2019 itu, mencontohkan sejumlah proyek yang bisa ditunda dan dimanfaatkan angarannya untuk penanganan COVID-19 oleh DPRD, misalnya, pengadaan pakaian dinas dan lain lain.

“Tahan anggaran penting, tapi kegiatan yang tidak penting dipending dulu. Soal pakaian dinas bisa ditunda pak. Tahun depan kita bisa adakan itu sekaligus juga bisa. Supaya anggaran itu, termasuk bimtek dan segala macam, bisa dialihkan untuk pengawasan,” jelas Ruhunussa.

Penegasan Ruhunussa sebagai respon atas salah satu mata acara dalam masa sidang II yang memasukan agenda pengawasan COVID-19, namun belum ada kejelasan ketersediaan anggaran pengawasan COVID-19.

Selain untuk memastikan pengawasan pelaksaanan COVID-19 oleh DPRD dapat berjalan, anggaran penundaan proyek yang diusulkan itu, bisa dipergunakan secara maksimal untuk penanganan COVID-19.

Selain itu dia juga meminta anggaran reses yang sempat dipotong, harus dikembalikan. Menurutnya, anggaran reses itu merupakan hak konstitusi DPRD yang diatur dalam tata tertib.

Dilain sisi kata Ruhunussa, anggaran reses bertalian dengan konstituen di daerah Pemilihan. Sehingga baginya, memotong dana reses sama saja memotong hak konstituen yang saat ini tengah menghadapi dampak dari COVID-19.

“Uang reses itukan kita kasih ke masyarakat. Dan dia cocok dengan proses penanganan COVID-19. Kalau uang tenda dan sound (untuk reses) dihilangkan itu wajar, karena saat ini memang tidak boleh kegiatan pemerintah melibatkan banyak orang. Tapi kalau soal jumlah orang penerima (dana reses) dikurangi, itu bertentangan dengan tata tertib. Saya sebagai mantan Ketua DPRD tidak pernah kurangi dana reses karena ini berkaitan dengan masyarakat,” ulas Ruhunussa.

Komentar