oleh

Tangani Covid-19, Pemda Malteng belum ajukan draf Realokasi APBD ke DPRD

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleury memastikan hingga saat ini, Pemda belum ajukan draf Refocusing dan/atau perubahan alokasi anggaran, guna tanggulangi percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19, untuk dibahas bersama DPRD.

Hal itu disampaikan Leleury menjawab pertanyaan wartawan tentang progres realokasi APBD 2020, yang dilakukan Pemkab Maluku Tengah.

“Saya kira belum ya, harus segera itu diajukan. Dan mungkin tunggu dari pak Bupati dulu,” kata Leleury, di tribun Lapnus Masohi, sabtu 4 April 2020.

Leleury mengakui, dalam situasi darurat hadapi pandemi Covid-19, kecepatan dan pencermatan perlu dilakukan Pemda, untuk melakukan penyesuaian anggaran.

Agar progres pencegahan dan penanganan Covid-19, di Maluku Tengah dapat berjalan baik sebagaimana keinginan Pemerintah Pusat.

“Memang kita harus ajukan, ini kan emergensi. Sehingga apapun juga, kita harus lakukan itu, supaya nanti ada perubahan dalam APBD kita. Dan menurut saya, memang harus segera (Realokasi APBD),” tandas Wakil Bupati dua periode itu.

Hingga saat ini, kerja Pemda dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19, di Maluku Tengah, masih menggunakan dana tak terduga yang diambil dari batang tubuh APBD 2020.

“Memang ini kejadian luar biasa, maka kita ambil langkah (pakai dana tak terduga), sambil proses mengajukan itu. Sekarang kita pakai dana tak terduga ya, sebagian besar kita pake itu,” ungkapnya.

Terhadap itu, wakil ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Men Charl Haurissa mengatakan, saat ini DPRD sementara menunggu pengajuan draf perubahan APBD dari Pemda setempat.

“DPRD sudah memberi sinyal, supaya sudah mesti ada pengutamaan perubahan anggaran, untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Kan Perpu 01 Tahun 2020, sudah membuka ruang untuk harus ada alokasi anggaran,” tandas Haurissa membalas pesan WhatsApp wartawan, Minggu 5 April 2020.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, pihaknya akan bergerak cepat menuntaskan perubahan APBD, jika draf sudah diajukan Pemda untuk dibahas. “DPRD akan gunakan langkah seribu tuan wartawan, sebab ini soal kemanusian. Covid-19 ini virus berbahaya dan kita tidak boleh main-main,” tandasnya.

“Tidak ad pilihan lain, rakyat Malteng harus diselamatkan,itu pilihan . Covid ini masalah besar dan harus juga diselesaikan dengan keputusan yang besar, semoga kerja baik kita semua, Covid 19 bisa terhindarkan dari Negeri kita ini,” tambahnya.

Kementrian Dalam Negeri saat ini, memberikan batas waktu kepada Pemda untuk menyelesaikan realokasi anggaran paling lambat 7 hari kedepan.

“Oleh karena itu, Mendagri instruksikan selambat-lambatnya 7 hari ke depan setelah instruksi ini diterbitkan, diminta seluruh daerah segera melakukan recofusing dan realokasi sehingga kita pastikan daerah responsif terhadap masalah penanganan Covid-19 ini,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar, Sabtu (4/4) malam, dikutip dari Liputan.co.id.

Ancaman menanti Pemda

Dijelaskan Bahtiar, rasionalisasi dana transfer untuk daerah harus segera dilakukan, apabila daerah tak kunjung melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran tersebut. Terlebih, Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP), dan Inspektorat Jenderal Kemendagri juga akan melakukan pemeriksaan.

“Jika refocusing dan realokasi tidak segera dilakukan oleh pemerintah daerah maka besar kemungkinan, Kemenkeu akan melakukan rasionalisasi dana transfer APBD yang berdampak pada pengurangan APBD,” jelasnya.

“Selain itu, secara berjenjang APIP akan melaksanakan pemeriksaan, dan termasuk Itjen Kemendagri memastikan Pemda telah melakukan recofusing dan menyiapkan dukungan APBD yang memadai untuk penanganan Covid-19,” tambahnya.

Komentar