oleh

Dugaan Korupsi Proyek USB SMA Serut Kobi, Naik Sidik

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Kejaksaan Cabang Wahai, resmi naikan status penyelidikan dugaan korupsi swakelola Unit Sekolah Baru (USB), SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi, ke tahap penyidikan.

“Hari ini, kita Kejaksaan Cabang Wahai ekspos perkara dugaan penyimpangan dana pembangunan Unit Sekolah Baru, SMA Negeri 2 Seram Utara Timur Kobi. Dalam ekspos ini, kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” ujar Kepala Kejaksaan Cabang Wahai, Hubertus Tanate, usai menggelar perkara tersebut dengan Kajari Maluku Tengah, Juli Isnur, di Masohi, Senin 30 Maret 2020.

Tanate menerangkan, tak sampai sebulan dilakukan penyelidikan, Jaksa menemukan indikasi kuat dugaan penyimpangan dana proyek itu, sehingga kasus tersebut resmi naik status ke penyidikan.

“Setelah menggali keterangan Kepala Sekolah, Bendahara, Konsultan Pengawas dan pihak yang kerja atau Tukang dan beberapa pihak terkait diperiksa, ternyata terdapat indikasi kuat dugaan penyalagunaan dilakukan Kepala Sekolah,” pungkas Tanate.

Meski dugaan penyalagunaan pembangunan swakelola USB mengarah ke Kepala Sekolah, namun Jaksa Penyidik belum langsung menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, karena proses penyidikan baru dimulai.

Penyidikan dilakukan untuk menggarap siapa yang bertanggung jawab lakukan penyimpangan dari pembangunan proyek bernilai 2,6 Miliar Rupiah itu.

Tanate menjelaskan, sejak proses awal pencairan dana pembangunan USB SMA 2 Kobi, yang bersumber dari APBN 2017 itu, sudah dimulai dengan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Sekolah.

“Seharusnya kegiatan ini dikelola panitia, uangnya dikelola bendahara. Ternyata, uang itu disimpan oleh Kepala Sekolah, dibelanjakan dan pertanggung jawaban pun dilakukan oleh yang bersangkutan,” terang Tanate.

Dia melanjutkan karena proyek itu bersifat swakelola maka, jika ada uang kelebihan dari realisasi proyek itu harus ada pengembalian ke kas Negara. Namun, itu tidak dilakukan. Tak hanya itu, Jaksa juga menemukan sejumlah item pembangunan USB yang diduga fiktif.

“Karena dana itu swakelola, sehingga uang itu harus habis pakai. Jika ada uang sisa, itu harus dikembalikan atau tambah volume untuk item pekerjaaan dan itu tidak dilakukan. Dalam RABnya itu, terdapat pembangunan tiga Ruang Kelas Baru, Kantor, Perpustakaan, Laboratorium dan Gudang serta WC, termasuk itu mobiler juga. Jadi dalam pemeriksaan itu, ada volume yang memang spesifikasi teknisnya tidak sesuai. Contoh, pembangunan lapangan olah raga, volume ketebalan ternyata 10 cm, tapi yang terjadi hanya 3, 4, cm. Sementara pembangunan laboratorium dan sanitasi itu tidak ada alias fiktif, tapi laporannya ada di situ,” jelas Tanate.

Atas dugaan indikasi itu, Jaksa telah menghitung kerugian negara sementara pembangunan USB. Hasilnya, terdapat kerugian negara sementara dari proyek itu sebesar 895 juta rupiah.

“Kita sudah minta Politeknik Ambon untuk periksa fisik dan terdapat kekurangan volume. Dalam perhitungan kita sementara, itu ada 895 juta lebih kerugian Negara,” tandas Tanate.

Komentar