oleh

PNS itu Distribusinya tidak Baik, Dibanding PPPK

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Bima Haria Wibisana mengatakan, saat ini pemerintah sedang berfikir keras untuk melahirkan kebijakan baru dalam merekrut pegawai pemerintah.

Kebijakan tersebut adalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau yang saat ini populer dengan sebutan PPPK.

Hal itu diungkapkan Bima saat berada di Kota Masohi, Maluku Tengah, Sabtu 22 Februari 2020, untuk memantau jalannya seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS lingkup Pemkab Maluku Tengah.

“Kedepan guru, tenaga kesehatan, penyuluh itu tidak harus dari PNS. Bisa juga dengan PPPK. Sementara ini wacana kedepan untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh itu mungkin akan diubah menjadi PPPK semuannya,” ungkap Bima.

Alasan pemerintah kedepan untuk memproyeksi pengangkatan PPPK, karena distribusi PPPK dinilai lebih konkrit dan dapat dideteksi serta dipertahankan tingkat penyebarannya. “Kenapa begitu, karena kalau PNS itu distribusinya tidak baik. Kalau PNS itu sudah mengabdi katakanlah 4 hingga 5 tahun, itu gurunya ingin minta pindah. Kalau PPPK tidak mungkin karena kontraknya berdasarkan wilayah kerja itu. Kalau yang bersangkutan ingin pindah kan tidak bisa karena terikat kontrak,” papar Bima.

“Jadi misal, dia guru SD kelas 5, maka dia tanda tangan kontraknya hanya disitu tidak bisa ke lain. Kalau dia keluar dari kelas 5, maka dia putus kontrak habis disitu kosong cari lagi yang lain. Jadi kelas itu tidak mungkin kosong Puskesmas tidak mungkin kosong, kalau sistim yang digunakan adalah PPPK,” tambah Bima menjelaskan.

Soal gaji PPPK kata Bima, semuanya sama dengan yang PNS. “Jadi tidak ada beda. Hanya status, satunya PNS, satunya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” tutupnya.

Komentar