oleh

Komisi IV DPRD Malteng Temukan Masalah Saat Pengawasan, OPD Harus Selesaikan

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku Tengah.

RPD yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV, Djailani Tomagola itu, dihadiri Plt Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Frangki Wattimena, Kepala Dinas Sosial Yusran Usemahu, Kepala Dinas Kesehatan Dokter Djeny Adijaya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Usman Djamsa, dan Direktur RSUD Masohi Dokter Ursulla.

Tidak hanya pimpinan OPD, Manajemen dan Para Kepala Ruangan RSUD Masohi, Dua Kepala UPT dan Kepala Puskesmas Tamilouw juga hadir dalam RDP tersebut.

RDP Komisi IV dengan mitra OPD.

RDP digelar setelah Komisi IV menemukan sejumlah masalah saat masa pengawasan dimasa sidang satu 2020.

Masalah yang ditemukan diantaranya banyak masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai peserta PKH. ditemukan obat kadaluarsa di dua Puskesmas, diduga dalam daftar distribusi tertera obat baru terkirim dua bulan sebelum masa kadaluarsa. Pemerataan Guru dan pemerataan Kepala Sekolah juga dibahas dalam RDP.

Selain itu, Komisi IV juga menemukan sistim pelayanan di RSUD Masohi dan Banda termasuk Puskesmas yang masih belum maksimal. Sejumlah fasilitas fisik RSUD juga jadi perhatian. Ketersediaan tenaga medis yang minim. Ditambah lagi ditemukan mayoritas pasien peserta BPJS diminta beli obat diluar Rumah Sakit dengan alasan stok habis.

Anggota Komisi IV DPRD Malteng Jain Letahiit saat RDP. 

Selain itu kunjungan wisatawan di Maluku Tengah juga jadi jadi perhatian. Atas sumlah masalah itu Komisi IV meminta klarifikasi dari OPD yang berlangsung selama kurang lebih sembilan jam, Rabu 22 Januari 2020.

Usai RPD, Djailani yang didampingi Anggota Komisi IV Yakni Djain Letahiit, Ramli Wakano, Hairudin, Yunan Malawat dan Said, kepada Media mengatakan, RDP merupakan hal yang lumrah dalam tugas kedewanan.

Namun lebih dari itu politisi Partai Demokrat itu mengatakan sejumlah masalah yang ditemukan perlu menjadi perhatian serius OPD untuk diseleaikan. Karena menurutnya ada sejumlah masalah yang sudah sering terjadi namun hingga saat ini tidak tuntas.

“Jadi ini tindaklanjut dari hasil pengawasan. Dan hari ini tujuanya untuk kita pastikan masalah masalah yang terjadi itu harus diselesaikan sebelum masuk masa sidang satu,” tegas Djailani.

Dia mengatakan apa yang dilakukan adalah bentuk komitmen Komisi IV untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat Maluku Tengah.

Selain itu dikatakan, jika kerja OPD berjalan sesuai dengan baik dan berhasil. Maka baginya secara otomatis telah berpengaruh terhadap capaian Bupati dan Wakil Bupati termasuk Dewan Perwakilan Rakyat.

“Jadi saya harap masalah itu segera dituntaskan. Kalau tidak bisa, ajukan pengunduran diri saja kepada saudara Bupati. Biar yang lebih enerjik duduki jabatan strategis guna mensukseskan pembangunan di Maluku Tengah,” tandas pria yang sering disapa Haji itu.

Kadis Sosial Yusran Usemahu serahkan data masyarakat miskin yang diminta Komisi IV. Daftar tersebut diterima Ketua Komisi IV.

Meski dalam RDP tersebut Komisi IV fokus mendalami temuan lapangan. Komisi IV juga persilahkan dan mendengar langsung keluhan keluhan atau saran untuk perbaikan kinerja OPD. Salah satunya Komisi IV diminta membantu OPD untuk membantu menggolkan beberapa anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja OPD.

Komentar