oleh

Empat Nasab Sepakat Calon KPN Tulehu Boleh Dari Luar Mataruma, Bupati Setuju

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Setelah lama tidak ada kesepakatan bersama di dalam Mataruma Parentah Negeri Tulehu, terkait mekanisme usulan Raja atau Kepala Pemerintah Negeri (KPN), kini menemui titik terang.

Mataruma Parentah Tulehu dari Marga Ohorella yang terdiri dari empat nasab memutuskan bahwa, mekanisme pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri, dilakukan melalui pemilihan langsung dan siapa saja diluar Mataruma boleh mencalonkan diri.

Kesepakatan empat nasab yang terdiri dari Nasab Haji Nur Ohorella, Nasab Usman Ohorella, Nasab Abdullah Ohorella, Nasab Abdurrahim Ohorella terjadi ditengah mediasi penyelesaian KPN Tulehu yang dilakukan Pemda Maluku Tengah DI Masohi, Senin 13 Januari 2019.

Dalam mediasi tersebut, Pemda Maluku Tengah dalam hal ini Bupati Tuasikal Abua didampingi Kajari Maluku Tengah Juli Isnur, Kapolresta Pulau Ambon, KBP Leo SN Simatupang, Mewakili Dandim, Pasi Ter Dim 1502/Masohi, Kapten Inf Ato laturuke dan Dandim Ambon diwakili Pjs Pasi Ter Dim /1504, Kapten Arm Suriyanto.

Mediasi tersebut melibatkan Kecamatan Salahutu, Saniri Negeri Tulehu, Pemerintah Negeri Tulehu, Saniri Negeri Demisioner dan perwakilan empat nasab.

Keputusan empat nasab agar pengangkatan KPN dilakukan melalui pemilihan dan diikuti oleh siapa saja dari mataruma, diambil setelah terjadi deadlock dalam mediasi tersebut.

Sebahagian diantara nasab menginginkan penentuan KPN dilakukan secara bergiliran tidak lagi harus lewat pemilihan. Sementara sebahagian nasab menginginkan pengangkatan KPN dilakukan secara demokratis jika diantara empat nasab mengusulkan calon lebih dari satu.

Keputusan mataruma dengan memberikan hak calon KPN oleh siapa saja diluar mataruma, tentu tidak diatur dalam Peraturan Daerah 03 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan KPN maupun tidak diatur dalam peraturan Negeri Tulehu.

Namun keputusan tersebut diamini Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua, sebagai solusi penyelesaian KPN Tulehu yang semenjak beberapa tahun silam hingga kini tidak mempunyai KPN definitif.

“Jadi kita setuju sesuai dengan apa yang mereka matarumah memutuskan. Karena, mereka memiliki hak untuk menentukan sikap untuk itu kami sebagai kepala pemerintah Negeri menyiakan apa yang dikehendaki mata rumah,” ujar Bupati usai Mediasi.

Dikatakan proses mekanisme pencalonan tetap disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. “Tinggal sekarang kita proses mulai dari tahap awal pada waktunya untuk dilakukan pemilihan. Jadi mereka bersepakat bukan Hanya mereka yang dari nasab saja tapi siapa saja boleh (calon) dengan catatan memenuhi persyaratan persyaratan,” jelas Bupati.

Keputusan Mataruma yang disetujui itu kata Bupati, diakui sangat bersinggungan dengan nilai luhur. Yang mana Mataruma telah diberikan hak penuh oleh leluhur untuk menjadi Raja di Negeri Adat termasuk di Tulehu.

Selain itu, secara gamblang Perda tidak mengatur Mataruma lain untuk boleh ikut dalam pencalonan KPN.

“Kalau menurut saya ini kan pemerintahan ini mencari figur yang sudah memerintah. Apalagi masalah Tulehu itu sudah berlarut-larut kalau kita biarkan seperti ini terus menerus pasti tidak ada pemerintahan definitif. menyangkut dengan regulasi tadi, mereka menyampingkan Peraturan Daerah itu yang diinginkan, itu adalah hak mereka,” tandas Bupati dua periode itu.

Dikatakan, apabila ada Negeri lain yang berstatus Negeri Adat kemudian didalam Mataruma mengambil sikap seperti Mataruma di Tulehu dia tidak mengapa. Asal menurutnya, diawali kesepakatan bersama didalam Mataruma.

“Apabila Negeri yang lain yang mau seperti itu silakan, yang penting kesepakatan dari Matarumah Parintah itu sendiri bukan dari luar,” pungkas Tuasikal.

Sementara itu, Ketua Saniri Negeri Tulehu Usman Lestaluhu mengatakan, keputusan Mataruma soal mekanisme pencalonan KPN boleh dari marga lain diluar Mataruma Parentah pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Bahkan dikatakan, pihaknya tetap menghormati keputusan Matarumah. Saniri Negeri juga dikatakan, siap memfasilitasi proses pemilihan Raja Tulehu.

“Untuk Matarumah Parentah mereka yang berhak menentukan di antara mereka siapa yang menjadi Raja kalau tadi dalam keputusan 4 nasab itu memberikan ruang terbuka ya Kami sendiri memfasilitasi saja. posisi kami sebagai lembaga adat untuk menjalan menjembatani sehingga Raja itu terpilih,” tukas Lestaluhu.

Komentar