oleh

POLEMIK PELANTIKAN RAJA NEGERI HITU MESSING

Oleh : LKBH Kawan Komisi Yudisial Maluku

 

Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri atau Raja Negeri Hitu Messing Ali Slamat, SE, yang di lakukan oleh Bupati Maluku Tangah Tuasikal Abua, SH di kantor Bupati Maluku Tengah pada kamis 5 Desember 2019, dinilai inkonstitusional karena melanggar mekanisme pengangkatan raja adat yang di jamin dalam hukum adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Negara mengakui serta menghaormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara kestuan republik indonesia.

Negeri adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geonologis teritorial yang memiliki batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang berada di Kabupaten Maluku Tengah yang di akui dan di hormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatun Republik Indonesia, sebagaimana di maksud dalam pasal 1 huruf (f), (g) Peraturan Daerah Maluku Tengan nomor 03 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri.

Negeri Hitu Messing merupakan salah satu Negeri adat yang berada di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, kesatuan masyarakat hukum adat Negeri Hitu Messing secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, geonologis maupun yang bersifat fungsional.

Kewenangan secara adat yang dimiliki oleh Negeri Hitu Messing adalah kewenangan yang berdasarkan pada hak asal usul sebagaimana di maksud dalam pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “ kewenangan Desa adat berdasarkan hak asal-usul meliputi pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Sistem pemerintahan yang berlaku di Negeri Hitu Messing adalah pemerintahan adat, dan orang yang memimpin Negeri tersebut di sebut dengan gelar Raja, yang di angkat dari mata rumah parentah secara turun temurun berdasarkan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku pada Negeri Hitu Messing.

Adapun dalam sejarah Negeri Hitu Messing, sejak tahun 1828 – 1841, Negeri Hitu Messing di pimpin oleh Raja Daraka Pelu, kemudian setelah kepemimpinan Raja Daraka Pelu, Negeri Hitu Messing di pimpin oleh Mardjapati Pelu yang juga dari keturunan yang sama memerintah dari tahun 1841 – 1845.

Raja Maradjapati Pelu diketahui mempunyai 6 (eman) orang anak diantaranya, Abdul Majid Pelu, Ayub, Abdul Karim, Mohamad Jen, Bangsa Raja, Abdul Habib. Pada masa pemerintahan Maradjapati Pelu terhadap 5 (lima) orang anaknya yang masih hidup itu dibagi masing-masing untuk jabatan Raja, Khatib, dan Kakiai, sehingga dari anak-anaknya yang masih hidup yang pertama yang bernama Abdul Majid Pelu di kukuhkan menjadi Raja dan berlaku turun temurun hingga sekarang, sedangkan anak yang kedua yang bernama Abdul Karim di kukuhkan sebagai Khatib, dan berlaku turun temurun hingga sekarang, sedangkan anak yang ketiga Mohamad Jen dan Bangsa Raja di kukuhkan menjadi Kakiai dan kemudian berlaku secara turun temurun sampai sekarang.

Adapun dalam sejarah Negeri Hitu Messing Raja-Raja yang pernah memerintah dari tahun 1841 sampai dengan tahun 2005 diantaranya:

Raja Maradjapati Pelu (1841 – 1845) berdasarkan Besluit tertanggal 3 september 1841

Raja Abdul Majid Pelu (1845 – 1898) berdasarkan Besluit tertanggal 13 Februari 1845

Raja Ibrahim Pelu (1890 – 1917) berdasarkan Besluit tertanggal 4 Februari 1896

Raja Muhamad Arif Pelu (1917 – 1923)

Raja Abdul Gafur Pelu (1923 – 1948)

Raja Ibrahim Pelu (1948 – 1990)
berdasarkan Besluit 18 Desember 1948

Abdullah Pelu (1990 – 2012) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tertanggal 19 November 1990 dan kemudian 12 November 2005.

Kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 tahun 2006 tentang Negeri pasal 3 ayat (2) “Jabatan kepala pemerintah Negeri merupakan hak dari mata rumah atau keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat di alihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri”.

Sesuai dengan hak asal-usul adat istiadat Negeri Hitu Messing, maka mata rumah parentah ada pada magra Slamat Rumah Besar yang kemudian di kenal dengan sebutan Pelu Slamat sebagai Raja, sedangkan saudara Ali Slamat merupakan Slamat Rumah di Darat sebagai Hatib dan tentu bukan sebagai Raja, sebagaimana telah di uraikan pembagiannya terhadap 6 (enam) keturunan pada penjelasan sebelumnya.

Kewenangan Saniri Negeri Hitu Messing untuk melakukan musyawarah bersama dengan mata rumah parentah untuk mengakat Raja tentu di legitimasikan dalam Perda Maluku Tengah nomor 04 tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri, pasal 7 ayat (1) huruf (c) “Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri mempunyai wewenang, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepela pemerintah negeri/negeri administratif”

Praktek penyelenggaraan musyawarah Saniri Negeri Hitu Messing memberikan kesempatan kepada marga Slamat Rumah atau keturunan dari Habib, untuk melakukan musyawarah bersama mata rumah sesuai dengan surat pemberitahuan yang di kirimkan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada 26 Juni 2017 dan 30 Juni 2017.

Rapat/musyawarah Mata Rumah yang di lakukan oleh Marga Slamat Rumah, menetapkan Marga Slamat Rumah atau keturunan Habib Saudara Ali Slamat untuk di calonkan menjadi Raja Negeri Hitu Messing Periode Tahun 2017 sampai dengan 2023, yang kemudian hasil dari musyawarah tersebut diberikan kepada Saniri Negeri, sehingga Saniri Negeri mengeluarkan surat keputusan nomor: 03/KBSN-HM/VI/2017 tentang penetapan Kepala Pemerintah Negeri/Raja Hitu Messing.

Penetapan saudara Ali Slamat sebagai Kepala Pemerintah Negeri/Raja Negeri Hitu Messing tentu sangat bertentangan dengan pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 2, pasal 3 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengan nomor 01 tahun 2006 tentang Negeri, dan kemudian pasal 1 huruf (f) dan (g) Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah nomor 03 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemeritah Negeri.

Komentar