oleh

Turun Sidak di Pasar, Komisi II DPRD Malteng Temukan Penarikan Retribusi Tak Wajar

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Komisi II DPRD Maluku Tengah menemukan sejumlah kebijakan penarikan retribusi dari dua OPD yang diduga tidak rasional. Hal itu ditemukan Komisi II dibawa pimpinan Syukri Wailissa saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Binaiya Masohi, Rabu 8 Januari 2020.

Sejumlah anggota Komisi II juga ikut dalam sidak tersebut yakni June Christina Tala, Hasan Alkatiri, Lutfi Naya, Faisal Aziz Tawainella, Muhammad Kudus Tehuayo.

“Tadi kami sidak ke pasar Binaiya melihat langsung yang terjadi di sana. Hasilnya memang ada beberapa hal yang kami temukan di sana. terutama penarikan retribusi yang tidak rasional,” ujar Wailissa usai sidak.

Dia menjelaskan, penarikan retribusi yang tidak rasional diduga dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Malteng kepada pedagang emperan. “Penarikan retribusi yang tidak rasional  oleh Perdagangan kepada pedagang emperan. Dimana, mereka yang membangun tempat jualan sendiri tapi mereka dikenakan retribusi,” ungkap Wailissa.

Tadinya kata Wailissa, pihaknya memgira fasilitas jualan yang dipakai pedagang emperan adalah hasil pemberian Dinas, namun kenyataannya tidak demikian. Sehingga dalam hal penarikan retribusi, Komisi anggap tidak rasional.

“Dari awal itu kami kira fasilitas jualan itu dibuat pemerintah sehingga mereka yang berdagang disitu dikenakan retribusi. Padahal kenyataannya tidak,” tandasnya.

Tidak hanya temuan penarikan retribusi tak wajar oleh pihak Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perkebunan juga diduga lakukan penarikan retribusi tidak wajar alias tidak rasional.

“Yang kedua, terkait dengan Dinas Peternakan. Kami temui di lapangan ada pemberlakuan tarif retribusi di yang dibebankan kepada pedagang daging sapi yang menurut kami tidak rasional.
Seperti pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong. Itu dikenakan retribusi memang betul sesuai aturan. Namun ternyata di lapangan setiap sapi yang dipotong ada yang tanpa pemeriksaan kesehatan pun diminta tarif retribusi pemeriksaan kesehatan oleh dinas peternakan,” jelas politisi PKB itu.

Dia menambahkan, seharusnya yang diminta sesuai dengan yang dilakukan. “kalau tidak periksa kesehatan ternak lalu meminta retribusi pemeriksaan kesehatan ternak ke pemilik ternak itu tidak feer,” pungkasnya.

Dia juga menambahkan ada tindakan lebih parah lagi terkait penarikan retribusi biaya angkutan daging dari RTH ke Pasar.

“Yang paling tidak rasional lagi soal biaya angkutan daging sapi dari RTH ke Pasar usai dipotong. Dinas Peternakan menyediakan satu armada gerobak kecil kepada pedagang daging sapi dan pedagang dikenakan tarif 100 ribu untuk satu ekor yang diangkut ke pasar. Namun yang mendorong gerobak para pedagang daging sendiri lalu Dinas Peternakan  meminta dibayarkan, Ini juga tidak adil,” ungkap Sukri.

Olehnya itu tambah Sukri, dalam waktu dekat pihaknya memanggil Dinas Peternakan dan Perkebunan serta Dinas Perdagangan dan perindustrian untuk menjelaskan masalah yang dtemukan di lapangan. “Termsuk ada beberapa hal yang ingin kami minta kejelasan,” tegas Sukri.

Komentar