oleh

Omnibus Law dan Tanggapan Korda F.Hukatan KSBSI Provinsi Maluku

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Federasi HUKATAN Konfederasi Serikat Indonesia (F.HUKATAN-KSBI) Provinsi Maluku dengan tegas menolak rencana pemerintah mendorong investasi dan meningkatkan lapangan kerja melalui penyusunan Omnibus Law di sektor ketenagakerjaan.

Koordinator Daerah (Korda) Federasi HUKATAN-KSBSI Provinsi Maluku, Jossy Tuhuleruw menyatakan, Omnibus Law bukan cara yang tepat untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, Omnibus Law dikhawatirkan akan semakin menekan tingkat kesejahteraan buruh/pekerja.

Berdasarkan pernyataan Menteri Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan, mencatat setidaknya ada beberapa hal mendasar yang disasar Omnibus Law.

seperti dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah minimum. Hal ini terlihat dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan sistem upah per jam. Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum.

Belum lagi ketika pekerja sakit, menjalankan ibadah sesuai kewajiban agamanya, cuti melahirkan, maka upahnya tidak lagi dibayar karena pada saat itu dianggap tidak bekerja.

Di Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, tidak boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum. Jika itu dilakukan, sama saja dengan kejahatan. Pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum bisa dipidana.

Karena itu, berdasarkan uraian di atas, sangat terlihat jika pemberian upah per jam adalah mekanisme untuk menghilangkan upah minimum. Karena ke depan akan banyak perusahaan yang mempekerjakan buruhnya hanya beberapa jam dalam sehari.

Menghilangkan Pesangon

Menko Perekonomian menggunakan istilah baru dalam Omnibus Law, yakni tunjangan PHK yang besarnya mencapai 6 bulan upah.

Terkait hal ini, Said Iqbal mengatakan, bahwa di dalam UU No 13 Tahun 2003 sudah diatur mengenai pemberian pesangon bagi buruh yang ter-PHK. Besarnya pesangon adalah maksimal 9 bulan, dan bisa dikalikan 2 untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 16 bulan upah.

Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan penggantian hak minimal 15% dari toal pesangon dan/atau penghargaan masa kerja.

“Dengan kata lain, pesangon yang sudah diatur dengan baik di dalam UU 13/2003 justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, tunjangan PHK yang hanya 6 bulan upah. Padahal sebelumnya, buruh berhak mendapatkan hingga 36 bulan upah lebih,” ujar Jossy lewat press release, Selasa 31 Desember 2019.

“Jika di UU 13/2003 outsourcing hanya dibatasi pada lima jenis pekerjaan, tampaknya ke depan semua jenis pekerjaan bisa di-outsoursing-kan. Jika ini terjadi, masa depan buruh tidak jelas. Sudahlah hubungan kerjanya fleksibel yang artinya sangat mudah di-PHK, tidak ada lagi upah minimum, dan pesangon dihapuskan,” tambahnya

Dia mencermati wacana Omnibus Law, tidak sulit baginya untuk menyimpulkan bahwa ini adalah bagian untuk menghilangkan kesejahteraan para pekerja.

“Oleh karena itu, ini bukan hanya permasalaham pekerja, tetapi juga permasalahan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya

Komentar