oleh

Wow! Ada Data DP4 Non DPT Malteng Sebesar 55.862

Malteng, Liputan.co.id-Belum lama ini, Kemendagri menyerahkan 31 juta Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Non DPT ke KPU RI untuk dimasukan dalam DPT Baru. DP4 Non DPT sesuai sumber dari KPU Maluku Tengah berjumlah 55.862.

KPU Maluku Tengah, Devisi Data, Martinus Tehuayo, membenarkan hal tersebut dan mengatakan saat mendapat jumlah tersebut sempat kaget.

Disaat KPU Malteng, tengah melakukan pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap Satu (DPTHP Tahap 1), terkait DPTHP ganda dan DPTHP Anomali, muncul DP4 non DPT dengan jumlah yang cukup besar.

“DP4 Non DPT, untuk Maluku Tengah terus terang kita kaget. Karena jumlahnya 55.862, lengkap dengan By Name By Address. Karena data itu diserahkan dari KPU Pusat, maka kami diintruksikan oleh KPU RI melakukan penyandingan lapangan dengan DPTHP Tahap 1,” ujar Tehuayo saat dikonfirmasi Liputan, Rabu 24 Oktober 2018 di Masohi.

Jumlah DP4 Non DPT tersebut, telah diberitahukan kepada Partai Politik, Bawaslu dan Polres, sebelum dilakukan penyandingan lapangan dengan DPTHP Tahap 1.

Tehuayo mengatakan belum tentu jumlah tersebut bakal dimasukan semuanya ke dalam DPT, tergantung hasil penyandingan.

“Misalkan dalam proses penyandingan DP4 Non DPT secara By Name By Address dengan DPTHP, ditemukan ada By Name By Address DP4 dalam DPTHP, maka nama dalam DP4 tersebut dikatakan TMS (tidak memenuhi syarat) untuk dimasukan lagi ke dalam DPT baru,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika orang yang secara By Name By Address di DP4 tidak ditemukan di dalam DPTHP namun data kependudukannya jelas ada, seperti KTP dan KK serta masih berdomisili sesuai alamat KK, maka dikatakan MS (memenuhi syarat) bisa dimasukan sebagai DPT baru.

“Jadi kalau saat nyandingan DP4 secara By Name By Address tidak ada dalam DPTHP, namun ada KTP dan KK, maka harus dipastikan faktual bahwa nama dalam DP4 itu masih berdomisili sesuai alamat KK. Jika jelas, maka dikatakan MS untuk dimasukan sebagai DPT Baru,” tandasnya.

Namun pria yang biasa disapa Nus itu mengatakan, jumlah DP4 yang besar dan baru muncul dalam tahap memutahiran DPTHP, bukan berarti KPU Malteng telah kecolongan. Dikatakan, proses penetapan DPT Pemilu 2019 bersumber dari DPT Pilgub Maluku yang dijadikan DPS Pemilu 2019 dan selanjutnya dilakukan pemutahiran hingga penetapan DPT hasil Perbaikan (DPT HP) Pemilu 2019.

“Kita tidak tahu kenapa sampai ada angka itu. Padahal dalam proses penetapan DPS hingga pemutahiran DPTHP, telah melewati singkronisasi By Name By Address kependudukan dengan Dinas Catatan Sipil,” tukasnya.

Tehuayo juga mengungkapkan, saat ini petugas TPS sedang bekerja melakukan pencermatan DPTHP Tahap I dan penyandingan DP4. Ia juga memastikan pada November nanti, sudah bisa dilakukan pleno rekapitulasi penetapan DPT Pemilu 2019 di Kantor KPU Malteng.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Maluku Tengah, M. Rizal Sahupala, ditemui Liputan di Kantornya, Pagi tadi mengatakan, masalah DP4 itu saat ini pihak pengawas lapangan tengah mengawasi petugas TPS yang sedang melakukan penyandingan DP4.

Namun terkait dengan nantinya hasil penyandingan DP4 memenuhi syarakat untuk dimasukan dalam DPT baru, maka pihaknya akan mempertanyakan hal itu. Karena DP4 tidak harus hadir dalam proses tahapan pemutahiran DPTHP.

“Kalau sesuai dengan Peraturan KPU nomor 7 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019, DP4 itu tidak lagi hadir ditahapan pemutahiran DPTHP. Kalau dipaksakan sabar dulu, dilihat PKPU nomor 7, ada tidak DP4 itu dimasukan disaat tahapan pemutahiran DPT sudah jalan,” tandas Sahupala.

Olehnya itu sebagai lembaga pengawas pemilu, pihaknya akan pertanyakan regulasi lain yang mendukung DP4 bisa dimasukan saat proses pemutahiran DPT sudah dilakukan.

“Jadi nanti dilihat, apa ada peraturan atau keputusan KPU tentang DP4 yang bisa diproses dalam tahapan ini (penetapan DPTHP) atau tidak. Jika tidak ada regulasi yang mengatur itu, maka kami tentu mempertanyakan legalitas KPU dalam memasukan DP4 ke DPT,” tegasnya.

Olehnya itu ia berharap, nantinya dalam pleno penetapan DPT, KPU harus jelaskan aturan yang mengharuskan pemutahiran DP4 dilakukan dalam proses pemutahiran DPTHP

Komentar