oleh

Polres Malteng Deklarasi Anti Hoax dan Hate Speech

Malteng, Liputan.co.id-Polres Maluku Tengah (Malteng) menggelar deklarasi anti hoax dan anti hate speech atau ujaran kebencian, Jum’at 16 Maret 2018.

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Angrek Bhayangkari Mapolres Malteng, dihadiri sejumlah Jajaran TNI Polri, perwakilan OKP, ORMAS, beberapa perwakilan Pemerintah Negeri, unsur Tokoh Agama maupun Tokoh Masyarkat

Pantauan Media Luputan, sebelum dilaksanakan deklarasi bersama, terlebih dahulu diawali dengan pemaparan materi tentang anti hoax dan hate speech.

Materi tentang hoax dan hate speech secara bergantian disampaikan oleh enam narasumber yakni Kapolres Maluku Tengah AKBP Radja Arthur L. Simamora, Ketua DPRD Maluku Tengah Ibrahim Ruhunussa, Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, Abdul Rajab Sese, Ketua KPU Maluku Tengah, Ridwan Tomagola dan Ketua Panwas Maluku Tengah Rizal Sahupala dan perwakilan pemerintah daerah yang diwakili Dinas Konminfo Maluku Tengah.

Simamora dalam pemaparannya mengatakan, bahwa sebagian orang menyerap atau membagi informasi bukan karena asas kebenaran atau karena fakta informasi, tetapi lebih karena kedekatan emosional.

Menurutnya hal itu menjadi bibit terjadi penyebaran informasi yang hoax dan hate speech.

“sebagian orang tidak cek terhadap sebuah informasi kebenaran, yang dilihat bukan fakta informasi tetapi yang dilihat karena kedekatan emosional. Akhirnya apa, firus hoax itu muncul karena kedekatan emosional,” tandas Simamora.

Sementara itu, Ketua DPRD Ibrahim Ruhunussa memaparkan, menjelang pemilihan Gubernur Maluku 2018, ada sejumlah oknum, tidak hanya menyebarkan berita hoax terhadap kandidat tertentu lewat Medsos, tatapi saat ini di desa-desa berita hoax dan ujaran kebencian juga disebarkan secara langsung.

“menjelang Pilkada ada yang menyampaikan berita berita bohong yang dilakukan tim sukses kandidat tertentu. di kampung-kampung ada juga yang menyebarkan isu yang tidak benar terhadap kandidat tertentu. Ini yang harus diantisipasi karena lambat laun ini bisa jadi bom waktu yang dalam waktu tertentu bisa meledak,” ujar Ruhunussa.

Dalam kesempatan tersebut Ruhunussa juga berharap media masa juga berperan penting dan jadi garda terdepan dalam memberantas isu hoax dan ujaran kebencian.

“Media masa juga saat akan menyampaikan berita soal suatu masalah, harus dapat diukur tingkat akurasi sebuah informasi yang didapat. Meski secara aturan ada hak klarifikasi terhadap brita yang disampaikam. Tetapi berita yang telah beredar 1000 orang membaca 10 orang kita klarifikasi, sudah terbentuk opini yang merugikan pihak-pihak terkait,” tandas Ruhunussa mengingatkan.

Usai pemaparan materi dan dialog interaktif, dalam kesempatan tersebut. semua unsur yang hadir saat itu membubuhkan tanda tangan menolak hoax dan hate speech.

Komentar