oleh

Malteng Dapat Tambahan Kuota Pupuk Bersubsidi, Polsek dan Koramil Awasi Distribusi

-NEWS-116 views

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Sering keluhkan kekurangan stok pupuk bersubsidi, Petani di Kabupaten Maluku Tengah akhirnya mendapat tambahan kuota pupuk  bersubsidi  dari Kementerian Pertanian.

Kuota pupuk bersubsidi Tahun 2020 yang disalurkan melalui Dinas Pertanian Maluku kepada petani di Maluku Tengah meningkat secara pariatif yakni 20 hingga 30 persen dari jatah pupuk bersubsidi tahun sebelumnya.

“Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pertanian Maluku, di tahun 2020, jatah pupuk bersubsidi untuk Maluku Tengah meningkat dari tahun sebelumnya,” kata Arssad Slamat, Plt Kepala Dinas Hortikultura dan Tanaman Pangan, Kabupaten Maluku Tengah, di Masohi, Senin 20 Januari 2020.

Diungkapkan kuota pupuk subsidi yang mengalami penambahan diantaranya pupuk Urea, ZA, NPK, dan pupuk Organik. Sementara kuota pupuk SP36 tidak bertambah. Hal itu karena permintaan petani tidak terlalu banyak.

“Total kuota pupuk bersubsidi yang didistribusikan ke Maluku Tengah sebanyak 4.100 Ton. Terdiri dari pupuk Urea 1550 Ton, pupuk ZA 275 Ton, pupuk NPK 1700 Ton, pupuk organik 350 Ton dan pupuk SP36 sebanyak 225,” jelas Arssad.

Arssad mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang lakukan persiapan untuk realokasi pupuk ke beberapa daerah.

Sementara itu sesuai sebaran, pupuk bersubsidi tersebut, mayoritas akan disalurkan ke beberapa Kecamatan di Seram Utara yang merupakan lumbung beras di Kabupaten Maluku Tengah.

“Mayoritasnya ke Daerah Seram Utara Timur Kobi, Seti dan Seram Utara Barat,” tandasnya.

Soal kelangkaan pupuk subsidi yang sering dikeluhkan petani beberapa tahun terakhir, Arssad menjelaskan terdapat sejumlah faktor terjadi kelangkaan, salah satunya karena ketidaksiapan kelompok tani yang lambat atau tidak mengajukan permintaan kebutuhan pupuk  subsidi sebulan sebelum masa tanam.

“Salah satu penyebabnya disitu, pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) terlambat sehingga penetapan sebaran pupuk bersubsidi kadang terlambat karena RDKKnya lambat atau tidak diajukan,” tandasnya.

“Biasanya satu bulan sebelum musim tanam, kelompok tani menyusun rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
DKK) dan didampingi Penyuluh Pendamping. Sanjutnya, usulan RDKK dari kelompok tani tersebut direkap secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi,” sambung Arssad menjelaskan.

Untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi di tahun ini berjalan baik dan tidak terdapat masalah, saat ini Dinas Hortikultura dan Tanaman Pangan telah bersinergi dengan Polsek dan Koramil.

“Kami juga sudah bersinergi dengan Polsek dan Koramil di sana (Seram Utara) Mereka berposisi sebagai barikade pengawal pupuk bersubsidi untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan juknis,” ungkap Arssad.

Komentar

Loading...