oleh

Diduga Nakal, Distributor Manfaatkan Kelemahan Petani Untuk Main Harga Pupuk Bersubsidi

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Distributor pupuk bersubsidi di Seram Utara Kobi Sonta, Maluku Tengah, diduga lakukan praktek nakal dalam memanfaatkan pupuk bersubsidi.

Bagaimana tidak, para distributor diduga memanfaatkan kelemahan petani beras dalam menyerap pupuk bersubsidi untuk kemudian menjual pupuk tersebut diatas harga subsidi.

Untuk diketahui, kelompok tani harus mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebulan sebelum masa tanam padi dilakukan. Hal itu sebagai syarat petani atau kelompok tani mendapatkan jatah pupuk dengan harga subsidi.

Sesuai aturan, jika petani tidak ajukan RDKK lebih awal maka mereka tidak bisa membeli pupuk dengan harga subsidi.

Dalam kenyataan, sejumlah petani terkadang belum bisa ajukan RDKK karena masih memikirkan biaya untuk beli pupuk meskipun dengan harga subsidi.

Namun demikian disaat petani ingin menanam atau dalam masa panen dan sangat membtuhkan pupuk, mau tak mau harus beli namun dengan harga non subsidi.

Meski begitu, pupuk bersubsidi pada tingkat pengecer tidak didapat dengan mudah bahkan langka. Atau kalau ingin mendapatkan pupuk harus dengan harga jauh diatas harga subsidi.

Kelemahan petani tersebut diduga dimanfaatkan distributor dengan membiarkan jatah pupuk subsidi dari Pemerintah untuk ditampung di gudang dan kemudian dijual ke petani yang saat itu membutuhkan pupuk dengan harga diluar kewajaran.

Hal itu menjadi temuan Komisi II DPRD Kabupaten Maluku Tengah, saat lakukan kunjungan kerja di Kobi Sonta, Kecamatan Kobi beberapa waktu lalu.

“Kemarin kami dapat info kelangkaan pupuk, kami turun di Seram Utara Kobi. Setelah sampai di sana, padahal pupuk digudang itu banyak. Kami konfir ke penjaga gudang, dia menyampaikan bahwa petani tidak ajukan RDKK sehingga pupuk tidak didistribusikan. terkait dengan harga pupuk subsidi, kalau sampai ke tangan petani itu dijual dengan harga 90 hingga 95 ribu per 50 kg. Tapi kenyataan, karena berkas kelompok tani tidak lengkap, dia mamanfaatkan peluang ini. Dia jual pupuk bersubsidi itu dengan harga 300 ribu per sak,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Malteng, Sukri Wailissa kepada Liputan.co.id di Masohi, Senin 20 Januari 2020.

Atas temuan itu kata Wailissa, pihaknya berencana memanggil distributor untuk dipertanyakan terkait temuan temuan tersebut.

Ia juga berharap ada kontrol yang baik dari Dinas Hortikultura dan Tanaman Pangan.

“Holtikulutra dan Tanaman Pangan harus kerja ekstra, kita takutnya jangan sampai ada bisik bisik tentangga. karena kasus ini bukan terjadi baru kali ini,” tukas Wailissa.

Terhadap Petani yang sering alami kendala dalam ajukan RDKK, Komisi II juga berharap atensi yang baik dari Dinas terkait untuk memastikan semua kelompok tani mengajukan RDKK.

“Kami juga waktu itu lakukan pertemuan dengan gapoktan untuk berusaha bantu lengkapi administrasi tersebut. Kami harap Dinas Hortikultura dan Tanaman Pangan beri atensi kepada gapoktan atau kelompok tani untuk menyiapkan RDKK itu,” pinta Sukri.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Hortikultura dan Tanaman Pangan, Arssad Slamat dihubungi mengatakan, pihaknya sudah mengetahui informasi dugaan kenakalan pihak distributor dalam memainkan harga pupuk bersubsidi.

“Pernah dengar (dugaan kenakalan distributor). Bahkan kita pernah beri teguran ke distributor. Kami juga sudah bersinergi dengan Polsek dan Koramil di sana. Mereka berposisi sebagai barikade pengawal pupuk bersubsidi untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan juknis. Intinya soal dugaan itu, kami sudah ambil langkah,” tandas Slamat.

Meski ada temuan tersebut, pihak Dinas tidak bisa berbuat banyak terhadap distributor untuk diberi sangsi. Ia butuh bukti fisik dalam bentuk administrasi penyaluran pupuk subsidi dari distributor ke pengecer hingga dibeli pedagang.

Selama ini kata Arssad, pihaknya belum mendapat bukti fisik terkait dugaan tersebut. Bukti fisik yang dimaksud adalah F6 yakni daftar jumlah penyaluran pupuk ditingkat pengecer. Daftar F6 harus dikasih Distributor ke pengecer saat menyalurkan pupuk.

Nantinya dengan daftar tersebut pihak Dinas mengetahui seberapa banyak distributor salurkan pupuk bersubsidi ke pengecer untuk selanjutnya dijual ke petani.

“F6 itu bukti distributor suplai pupuk ke pengecer sekian banyak. Selama ini (F6) tidak peprnah kami dapat. Distributor tidak kasih daftar F6 ke pengecer. Karena dengan itu kami bisa pastikan kuota pupuk ke pengecer itu berapa banyak disalurkan. Jangan sampai kenakalan ini dilakukan distributor dan pengecer. Distributor wajib kasih daftar itu ke pengecer,” duga Arssad.

Temuan yang masih bersifat informasi tersebut kata Arssad, pihaknya sudah melaporkan kepada Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua.

“Saya sudah sampaikan laporan ke Bapak Bupati dan beliau arahkan laporkan ke Jaksa supaya ijin distribusi bisa kita tarik jika, terdapat penyelewengan yang ditemukan. Intinya Kami Pemda dalam hal ini Dinas Hortikultura dan Tanaman Pangan punya komitmen untuk memastikan pupuk subsidi dijual dengan harga subsidi. Jika Leawat 5 ribu rupiah saja itu bisa temuan,” pungkas Arssad.

Arssad juga meminta DPRD bantu laporkan temuan tersebut ke pihak penegak hukum. “Intinya begini jika temuan itu kuat dan mengarah ke tindakan yang salah oleh distributor. Kami harap Komisi II bantu untuk laporkan masalah tersebut ke kejaksaan,” harap Arssad.

Komentar

Loading...