oleh

Kedua Di Indonesia, Kejari Malteng Sidik Kasus Dugaan Ilegal Loging

Kejaksaan Negeri Maluku Tengah (Kejari Malteng), resmi mengambil alih penanganan kasus dugaan tindak pidana ilegal loging di hutan seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.

Kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Maluku Papua.

Kepala Kejari Malteng, Juli Isnur dalam keterangan Persnya, Jum’at 3 Januari 2020 di Masohi, mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat perintah penyidikan terhadap kasus tersebut dengan tersangka Hassanudin (34).

“Kasus Pidana Kehutanan (Ilegal Loging) di Kilo Meter 17 (Desa Solea Seram Utara) dengan tersangka Hassanudin, hari ini (03/01) resmi kami ambil Alih,” kata Isnur saat jumpa pers dengan awak media.

Hassanudin sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Gakkum. Ia disangkakan melanggar pasal 94 ayat 1 Juncto pasal 19 hurf a uu no 18 tahun 2013.

Berdasarkan pasal tersebut Hassanudin diduga melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah

Kajari memulai penyidikan kasus pidana kehutanan dengan menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor 01/Q.1.11/Eku.1/I/2020 tanggal 3 januari 2020 tentang dugaan tindak pidana bidang kehutanan.

Umumnya, penyidikan kasus illegal loging dilakukan oleh kepolisian atau PPNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mulai dari Penyelidikan hingga Penyidikan kemudian diserahkan ke Kejaksaan untuk diteruskan ke pengadilan.

Terkait kasus ilegal loging yang ditangani Kejari Malteng dari sidik hingga penuntutan adalah kasus kedua yang ditangani Korps Adhyaksa. Sebelumnya, kasus ilegal loging pertama kali ditangani Kejaksaan Tinggi Sumsel.

“Ini (penyikan ilegal loging oleh jaksa) adalah hal yang baru. Pernah dilakukan sekali oleh jaksa di Sumatra Selatan,” ungkap Mantan Kajari Natuna itu.

Dikatakan Penyidikan kasus tersebut bukan pelimpahan dari Gakkum. Isnur menerangkan penanganan kasua pidana kehutanan yang dilakukan ansih digarap pihaknya. Meski nantinya ada penyandingan perkas perkara yang ditangani Gakkum dengan berkas perkara Kejari Malteng.

“Apa yang kami lakukan ini bukan pelimpahan. Awalnya kami terima berkas kasus itu dari pihak kehutanan, setelah kami melihat ini ada hal kurang menurut kami, maka undang undang mengamanatkan kepada kami untuk ambil alih penyidikan,” jelas Isnur.

Dikatakan, dengan diambil alihnya kasus tersebut, Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Maluku Papua tidak lagi bekerja untuk mengusut tuntas kasus ilegal loging itu.

Penyidik Kejaksaan memiliki waktu 34 hari untuk melakukan penyidikan sebelum dilimpahkan ke pengadilan Negeri Masohi untuk disidangkan.

Rencananya penggarapan atau menggali keterangan saksi akan dilakukan pada Senin 6 Januari 2020. “Senin kita mulai periksa 13 saksi. Termasuk meminta keterangan empat saksi ahli,” terang Isnur.

Soal kemungkinan adanya tersangka baru, Isnur belum bisa beri keterangan lebih. Ia berharap media mengikuti terus penyidikan kasus tersebut. “Ketika kami sidik dan ditemukan pihak lain terlibat, secara hukum, kami tindak dan diekspos di Kejati,” pungkas Isnur.

Dengan disidiknya kasus pidana kehutanan tersebut, maka ditubuh Korps Adhyaksa Malteng terjadi perubahan paradikma. Karena kasus tersebut pertama kali dilakukan di Kejari Malteng bahkan di Maluku. “Saya mau bilang ini perubahan paradigma Kejaksaan Maluku Tengah dibawa kepemimpinan Juli Isnur,” tandasnya.

Komentar

Loading...