oleh

Larangan Parkir di Jalan Umum Kompleks Kantor Bupati Malteng Dikritik DPRD

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Kebijakan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua, terkait larangan parkir kendaraan bermotor di kompleks Kantor Bupati, jalan Geser, Kota Masohi pada Jum’at dari pukul 08.00-12.00 wit dan Sabtu dari pukul 08.00-13.30 wit dikritik Anggota DPRD Maluku Tengah Abraham Picarima.

Pada waktu tersebut lokasi itu hanya kendaraan sepeda yang boleh parkir.

“Saya menyesalkan adanya larangan larangan memarkir kendaraan bermotor pada jalan umum diseputaran kompleks kantor. Yang kami sendiri selaku anggota Dewan tidak mengetahui adanya larangan ini. larangan parkir ini masih pada ruas jalan umum harusnya ada aturan yang mengikat. Seperti peraturan Bupati atau apa. Hingga saat ini kami wakil rakyat tidak mengetahui ada aturan itu,” kata Picarima, di Masohi, Jum’at 14 Desember 2019.

Dia memaklumi jika aturan itu berlaku bagi ASN pada lingkup kantor Bupati karena adanya wajib bersepeda pada dua waktu Jum’at dan Sabtu. Namun nyatanya warga yang beraktifitas diseputaran kantor dengan kendaraan bermotor juga dilarang.

Olehnya itu selain harus ada aturan yang mengikat, Pemerintah wajib umumkan dalam bentuk sosialisasi sebelum diberlakukan. Hal itu penting kata Dia agar warga atau pihak lain tidak bersinggungan dengan Pol PP yang sedang menjalankan pengawasan terkait larangan itu.

“Harusnya ada sosialisasi. Karena kebijakan larangan ini bukan hanya untuk ASN. Kan ini larangan untuk umum makanya aturan ini harusnya disosialisasi kepada publik. Sehingga masyarakat tidak salah paham dengan petugas hanya karena larangan ini,” pungkas politisi Partai Perindo itu.

Olehnya itu anggota DPRD tiga periode itu meminta Tuasikal Abua untuk melihat masalah itu lebih jauh. Tidak hanya secara otoriter memutuskan kebijakan tanpa dasar.

“Saya minta Saudara Bupati untuk melihat hal itu lebih jauh. Intinya kami dukung kebijakan ini sepanjang tidak bertentangan dengan aturan. Kalau aturan lebih tinggi membolehkan saudara Bupati buat kebijakan ini lewat peraturan Bupati, paling tidak harusnya disosialisasi kepada publik karena ini tempat dimana masyarakat beraktifitas untuk melakukan pengurusan layanan di Kantor,” pintanya.

Disela itu Ia meminta Kepala Satpol PP Boni Kabrahunubun untuk lebih bijak dalam memerintahkan bawahannya saat menjalankan tugas.

Hal itu karena ada perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan bawahannya yakni salah satu anggota Sat Pol PP yang secara frontal berkata kepada Picrima untuk mematuhi larangan itu tanpa dilalui dengan perkataan yang sopan.

“Saya juga minta saudara Kepala Pol PP membina bawahannya untuk bagaimana memulai komunikasi yang baik dengan orang belum tentu tahu tentang larangan parkir ini,” pinta mantan politisi PKPI itu sambil menutup perkataannya bahwa pihaknya akan menanyakan kebijakan tersebut secara langsung kepada Bupati maupun kepala Pol PP.

Boni Kabrahanubun dikonfirmasi via whatsApp, Sabtu 14 Desember 2019, lebih memilih tidak membalas pesen whatsaApp meski pesan telah terkirim dan telah dibaca.

Komentar

Loading...