oleh

Soumena dan Askam Dikritik Soal Mutasi Guru

-NEWS-181 views

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Kritikan bertubi tubi datang dari sejumlah Anggota DPRD Malteng, Kepada kepala BKPSDM Siti Soumena dan Kadis Pendidikan Malteng Askam Tuasikal.

Kritikan yang disampaikan sejumlah anggota DPRD itu, berkaitan dengan kebijakan mutasi Guru dan Tenaga medis yang dilakukan menjelang pemilu 17 April lalu.

Loading...

Sikap tersebut ditunjukan sejumlah anggota dalam rapat lintas komisi DPRD Malteng bersama BKPSDM Malteng dan Dinas Pendidikan, Kamis 1 Agustus 2019 berlangsung di Ruang Banggar DPRD, Kota Masohi, Malteng.

“Padahal dia ini guru yang urgent sekarang tugas di mana istrinya ditinggalkan nafkah batin dipisahkan antara suami dan istri hanya karena dia dituduh bersikap beda lalu dimutasikan Ke Banda,” ujar Hasan Alkatiri Anggota DPRD mempertanyakan BKPSDM dan Dinas Pendidikan soal dasar pemindahan salah satu guru di Seram Utara Barat ke Pulau Banda.

Hal yang sama diungkapkan Musriadin Labahawa. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, mempertanyakan sikap pemerintah yang dalam waktu singkat Kepala sekolah yang baru dilantik, kemudian menjelang pileg mereka diganti dengan kepala sekolah yang lain.

“di TanjungSial itu kan berapa bulan kemarin ada proses pergeseran kepala kepala sekolah. Tapi satu atau dua hari menjelang pileg itu, ada muncul SK terkait dengan perubahan Kepala Sekolah tersebut yang ada di beberapa sekolah misalnya di SD Inpres. Ini hal yang harusnya tidak terjadi,” ungkap Labahawa.

Tidak hanya Alkatiri dan Labahawa, Ketua DPRD Malteng juga melontarkan kritik soal mutasi sejumlah guru di Kecamatan Leihitu yang menurut pengamatannya, BKPSDM dan Dinas Pendidikan menyalahi aturan.

Dia mengatakan DPRD akan mengambil sikap tegas terhadap kebijakan tersebut untuk diluruskan, agar kekosongan maupun kekurangan guru di beberapa kecamatan bisa antisipasi dan bisa memenuhi standar.

“Masa ada mutasi guru dari sekolah yang kurang guru ke sekolah yang banyak gurunya, ini kan sudah menyalahi azas pemerataan tenaga guru, dan itu dilakukan menjelang pileg,” kata Ruhunussa.

Dia juga menegaskan bahwa, forum rapat tersebut, tidak berkaitan dengan saling menyalahkan namun lebih untuk mencari solusi terbaik.

“Ini agar kiranya tidak menimbulkan polemik dan permasalahan yang bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan,” harnya.

Mendengar hal tersebut Siti Soumena menepis dan mengatakan tindakan memutasi guru sudah sesuai dengan aturan.

“Mutasi bukan hak hak yang mutlak. Tidak akan dilakukan terhadap para PNS secara tidak baik. ada beberapa ukuran yang perlu kita siasati atau kita kaji, untuk meloloskan seseorang mutasi dari suatu tempat atau Suatu unit kerja ke unit kerja lainnya,” jelas Soumena.

Meski begitu, Sounena menerima masukan tersebut dan akan melakukan perbaikan perbaikan terkait dengan mutasi.

Komentar