oleh

SK Pengesahan Panpel Pemilihan Raja Tulehu Oleh Bupati Tuasikal Harus diCabut

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Diterbitkanya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang pengesahan Panitia Pemilihan Kepala Pemerintah atau Raja Negeri Tulehu Kecamatan Leihitu, menuai polemik pro dan kontra.

Sebagian masyarakat dan yang berkepentingan Negeri tersebut keberatan dan menolak SK tersebut dan menggangap Pemda mengekesampingkan hukum adat yang berlaku.

Mereka meminta Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, segera mencabut kembali SK tersebut karena mencoreng Negeri tersebut sebagai Negeri Adat.

Bahkan keberatan tersebut telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tengah.

Menanggapi hal, itu Ketua DPRD Maluku Tengah, Ibrahim Ruhunussa, angkat bicara saat melakukan pertemuan dengan sejumlah Awak Media Di Masohi, Maluku Tengah, Kamis 25 Juli 2019.

“Sebagai Ketua DPRD, mendesak kepada saudara Bupati, menarik Surat Keputusan pengesahan SK Panitia Pemilihan Raja Tulehu,” kata Ruhunussa di Gedung DPRD Malteng.

Dia meminta pengangkatan Raja harus tetap kembalikan ke mataruma untuk memutuskan seorang calon Raja. Bukan membuka ruang untuk dilakukan pemilihan Raja secara langsung oleh masyarakat setempat.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, jika Pemda merestui Pemilihan Raja Negeri Tulehu, secara tidak langsung nilai tatanan adat Negeri setempat tercoreng.

“Tulehu itu Negeri adat. Sehingga, proses tahapan penetapan pengangkatan raja definitif seyogyanya harus dikembalikan proses adat. Jika ini (Pemilihan) jalan, Bisa mendiskreditkan nilai-nilai adat di Tulehu,” tandasnya.

Dia berharap Pemda segera menyelesaikan persoalan internal Tulehu dengan meningkatkan mediasi antara pihak mataruma parentah yang terdapat empat nasab didalamnya.

Ia juga mengigatkan OPD Bagian Pemerintahan Setda Maluku Tengah untuk jangan bertindak diluar hakekat hukum yang berlaku dalam menangani masalah Tulehu.

“Bagian Pemerintahan jangan bermain dalam rana ini. Saya tegaskan kembali segera menarik SK pengesahan itu kalau tidak, selaku Ketua DPRD berkoordinasi dengan anggota lainnya akan menggunakan Hak Interpelasi terkait masalah tersebut,” tegas Ruhunussa.

Loading...
loading...

Komentar