oleh

Mendeteksi Rawan Pangan

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Kerawanan pangan yang terjadi di beberapa daerah, tidak semata-mata karena ketidakcakupan pangan, akan tetapi lebih banyak disebabkan adanya gangguan akses pangan, yang mengakibatkan individu atau rumah tangga tidak dapat mengkonsumsi pangan dalam jumlah cukup.

Hal tersebut diutarakan Asisten II Setda Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Bahrum Kalauw, saat mewakili Bupati Malteng, Tuasikal Abua membuka Pelatihan penyusunan food security and fulnerability atlas (FSVA) Dan Sumber Daya Pangan, yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Maluku, Rabu 10 Juli 2019 bertempat Lounusa Beach, Masohi.

Dikatakan akses fisik, akses ekonomi dan akses sosial juga merupakan sejumlah faktor yang mempengaruhi kelancaran akses pangan masyarakat.

“Gangguan dalam akses pangan masyarakat yang tidak ditangani dengan baik, akan dapat mangarah kepada terjadinya rawan pangan,” ujar Kalauw.

Dikatakan untuk mengatasi permasalahan pangan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk dibenahi antara Iain masalah data, Akses masyarakat terhadap pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, dan Penguatan kelembagaan pangan.

“Untuk kepentingan itu maka dalam rangka memberikan pengetahuan, pemahaman, sekaligus meningkatkan kapasitas aparat yang menangani FSVA dan Sumber Daya Pangan agar dapat menganalisis, melakukan Update Data serta menyusun Buku FSVA dan Pemetaan Sumberdaya Pangan di Kabupaten Maluku Tengah dan lainnya,” tandasnya.

Jika ditelisik ke belakang yakni Tahun 2010 silam, Maluku Tengah, tidak termasuk sebagai Daerah rawan pangan di Maluku. Seperti yang dimuat Antara Maluku dengan judul Maluku Salah Satu Provinsi Rawan Pangan di Indonesia, Rabu 8 September 2010.

Konten berita tersebut merincikan 5 Kabupaten di Maluku yang masuk kategori rawan pangan yakni Seram Bagian Barat, Buru, Buru Selatan, Aru dan Maluku Barat Daya.

Namun kejadian kelaparan di Maneo Rendah Maluku Tengah Tahun 2018 lalu, menjadikan Maluku Tengah sebagai daerah yang jadi perhatian Pemerintah Pusat mengatasi masalah pangan dengan updating FSVA.

Pada tahun 2019, updating FSVA akan dilakukan pada tingkat Kabupaten dengan fokus pada 160 Kabupaten prioritas. “Untuk Provinsi Maluku secara Nasional terdapat 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Kep. Aru dan Kabupaten Seram Bagian Barat sedangkan Maluku Tengah disebabkan oleh kejadian Maneo Rendah,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Ryona C Noya.

Untuk Kabupaten/Kota lainnya kata Noya, walaupun tidak mendapat dukungan dana APBN tetapi di tahun 2019 ini diwajibkan untuk menyelesaikan FSVA. Karena peranan FSVA itu sendiri dipergunakan oleh berbagai Kementrian seperti yang kami sampaikan diatas.

“Updating ini dilakukan agar potret ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat wilayah yang paling kecil dalam hal ini wilayah desa dapat digambarkan,” jelasnya.

Loading...
loading...

Komentar