oleh

Berita Pungutan Biaya Embarkasi Oleh Pemda Malteng Hoax

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tidak pernah memungut biaya embarkasi perjalanan Ambon – Makasar dari Calon Jamaah Haji Maluku Tengah.

Hal itu dikatakan Kepala Bagian Kesra, Kabupaten Maluku Tengah, Nurlina Uluputty, sebagai bantahan atas kabar pungutan biaya embarkasi oleh Pemda Maluku Tengah, sebagai mana ditulis Kompasiana tanggal 11 Juli 2019 dengan judul “Oknum Pemda Malteng Pungli Lagi Jamaah Haji 2019”

“Pemerintah Daerah dalam hal ini Kesra, Kami tidak pernah memungut biaya Embarkasi sepersenpun dari jamaah haji,” tegas Uluputty kepada Liputan.co.id lewat via telepon, Jum’at 12 Juli 2019.

Justru kata Uluputty, biaya embarkasi 2019 yang ditetapakan berdasarkan surat edaran DPRD Maluku, sebesar empat juta lebih per jamaah, Pemda Malteng menanggung satu juta per jamaah.

“Pemerintah juga membantu sebagian biaya embarkasi sebesar Rp.1 juta per jamaah. Intinya tidak ada pungutan seperti yang diberitakan,” jelasnya.

Kesempatan itu Ia mengaku kesal atas informasi yang diangkat oleh Kompasiana. Wadah jurnalisme warga itu kata dia, harusnya lebih dulu melakukan konfirmasi kepada pihaknya sebelum informasi tersebut diberitakan.

“Intinya tidak ada sepersenpun yang kita pungut. Lalu yang kita sangat sesalkan kenapa mereka angkat itu sebelum konfirmasi ke kita,” kesal Uluputty.

Soal dana 1 juta per jamaah bantuan dari Pemda Maluku Tengah, kata Uluputty baru diselesaikan lunas kepada jamaah besok sebelum pelepasan jamaah dari Bandara Pattimura menuju Makasar.

“Memang soal biaya 1 juta per jamaah baru kita lunasi besok,” ungkapnya.

Dijelaskan Uluputty pihaknya sudah setor ke Penyalur Jamaah Haji (Kemenag Malteng) sebesar Rp.92.732.000 dari 478.000 per jamaah dikalikan 194 jamaah. Alasan bari menyetor sebagian kata Uluputty, karena ada kendala pencairan dana dari Kas Daerah.

Sementara itu, soal kebenaran pungutan biaya embarkasi memang benar terjadi. Dan bukan dilakukan oleh Pemda Maluku Tengah. Namun dilakukan oleh pihak Kemenag Maluku Tengah.

Kepala Kantor Kemenag Malteng Hanafi Rumatiga membenarkan ada penarikan biaya embarkasi dari jamaah oleh pihaknya. “Ia benar sebesar 4,5 juta dari setiap jamaah,” kata Rumatiga lewat pesan WhatsApp, Jum’at 12 Juli 2019, saat dikonfirmasi soal pungutan biaya embarkasi Ambon – Makasar.

Rumatiga membantah pungutan tersebut tidak memiliki dasar. Menurutnya, penarikan biaya embarkasi dari jamaah berdasarkan rekomendasi DPRD Maluku tentang penetapan biaya embarkasi Ambon – Makasar nomor 043, tertanggal 12 Juni 2019.

Rumatiga mengungkapkan, semenjak biaya embarkasi Ambon – Makasar ditetapkan, hingga beberapa hari menjelang pelepasan CJH Malteng, baik Pemda Malteng dan Provinsi, belum menyetor biaya biaya embarkasi kepada penyalur CJH.

Sehingga dia mengatakan langkah memungut biaya embarkasi dari CJH harus dilakukan.

“Iya, yg jelas pelayanan haji harus jalan, tidak bisa ditunda karena sudah ditetapkan waktunya oleh pemerintah pusat, tersedia anggaran atau tidak oleh pemerintah daerah tidak boleh menjadi alasan untuk tidak ada pelayanan kepada jamaah, makanya saat surat penetapan biaya embarkasi tersebut keluar, kami konfirmasikan kepada pemda dan jamaah dengan satu harapan jika anggaran tersedia pada Pemda maka secara langsung diselesaikan oleh Pemda tapi jika tidak maka harus diselesaikan oleh Jamaah sendiri,” jelas Rumatiga.

Loading...
loading...

Komentar