oleh

Gugatan Maks Ssnall Cs Soal Tanah Bekas HGU, Tidak Penuhi Syarat Formil

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Sengketa Tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) dengan nomor sertifikat HGU No 10 atas nama makariki dan Sertifikat HGU no 12 atas nama mantula Di Desa Yaputih Kecamatan Tehoru Maluku Tengah, telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi.

Lahan yang digugat Maks Ssnall dan Hans Tehuayo lewat Kuasa Hukumnya Muhamad Syukur Kaliki di Pengadilan Negeri Masohi dengan nomor register No.20/pdt.G./2018/MSH, diputuskan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi.

Humas Pengadilan Negeri Masohi, Rifai Tukuboya, ditemui Liputan.co.id di kantornya Senin 8 Juli 2019, menjelaskan, bahwa gugatan sengketa lahan yang digugat Maksnall lewat kuasa hukumnya Muhamad Syukur Kaliki telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu pekan lalu, 3 Juli 2019.

Rifai menjelaskan, dalam putusan majelis yang dibacakan Hakim Ketua Agus Ardianto, bahwa, Majelis Hakim menerima salah satu eksepsi yang diajukan tergugat yakni Usman Hatuina, Sarjan Tehuayo, Lutha Tehuayo Dan Mas’ud Walalayo lewat tim Pengacara bahwa, penggugat tidak menyertakan seutuhnya pihak-pihak yang harusnya masuk sebagai tergugat.

 

Sehingga hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima atau tidak memenuhi salah satu syarat formil.

“Perkara tanah Desa Yaputih, Hakim memutuskan tidak menerima gugatan Penggugat karena salah satu syarat formil tidak memenuhi. Salah satu pertimbangan Hakim bahwa Hakim menerima salah satu eksepsi tergugat. Dimana, kata tergugat, penggugat tidak melibatkan sejumlah pihak yang seharusnya sebagai tergugat selain yang telah digugat oleh Maks Ssnall Cs atas kasus tersebut,” jelas Rifai.

Dijelaskan Hakim belum masuk pada pokok perkara materil, masih dalam pemeriksaan yang sifatnya formil. Dimana dijelaskan salah satu syarat formilnya tidak terpenuhi. “Lebih jelasnya bahwa dalam pemeriksaan popok perkara ini masih dalam taraf pemeriksaan formil. Dalam tahap ini Hakim memutuskan tidak menerima gugatan Maks Ssnall karena tidak memenuhi salah satu syarat formil,” tandas Rifai.

Sebelumnya, salah satu yang masuk sebagai tergugat dalam perkara tersebut, yakni Mas’ud Walalayo kepada Liputan.co.id, mengapresiasi putusan Majelis Hakim. menurutnya apa yang diputuskan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Ada dua Poin penting yang sempat di lihat dan di dengar atas bacaan putusan langsung oleh Ketua Majelis, bahwa yang menjadi pertimbangan serius adalah gugatanya bersifat Obscuure libel atau kabur, dan kurang pihak. Prinsipnya kami sebagai tergugat mengapresiasi putusan Majelis Hakim,” kata Walalayo.

Kesempatan itu Walalayo ucapkan trimakasih kepada tim Kuasa Hukumnya. Dimana dengan kemampuan yang dimiliki, dapat menerawang kelemahan gugatan yang diajukan Maks Ssnall Cs yang merupakan keturunan Jhon Podolsky keturunan Negara Jerman.

“Saya Ingin menyampaikan bahwa selain rasa kebanggaan dan apresiasi terhadap capaian dan kecerdikan tim kuasa hukum Kami dari Tergugat, yang mampu membaca celah kelemahan dari rilis gugatan yang dipertahankan oleh tim kuasa penggugat,” tukas Walalayo.

Sebagai mana diketahui, sejak September 2017 sengketa tanah perkebunan kelapa Makariki dan Mantula di Negeri Yaputih Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, yang di Klaim Oleh Keluarga Maksnall Keturanan Kebangsaan Jerman, yang bertindak selaku ahli waris dari Jhon Podosky.

Maksnall melakukan proses Hukum atas Lahan Perkebunan tersebut mulai dari tingkat Pemerintah Kecamatan, kemudian berlanjut hingga Ke Polsek Kecamatan Tehoru dan akhirnya Ke Polres Maluku Tengah sejak September 2017.

Kasus tersebut berakhir buntuh melalui mediasi Kepolisian setelah mengambil langka Hukum. Kemudian pada Oktober 2018 perkara tersebut, resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Masohi Dengan No Registrasi Perkara No. 20/pdt.G./2018/MSH. dan setelah melalui proses Persidangan yang panjang pengadilan menolak gugatan sengketa tanah HGU tersebut karena tidak memenuhi salah satu syarat formil.

Komentar

Loading...