oleh

Dua Pelapor Buktikan Penggelembungan Perolehan Suara PPP di Leihitu

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Badan Pengawas Pemilu Maluku Tengah pada Senin Malam, 17 Juni 2019, bertempat di Sekretariat Bawaslu Maluku Tengah, jalan Pulau Haruku, telah mengabulkan seluruh dalil pelapor atas nama M. Syafii Boeng terkait laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu atau berkaitan dengan pemindahan suara Caleg DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Kecamatan Leihitu.

“Mengabulkan Laporan Pelapor atas nama Syafii Boeng, SH untuk seluruhnya,” kata Abdul Sukur Amahoru saat membacakan putusan Bawaslu Malteng Nomar : 004/Adm/Bwsl Malteng/Pemilu/V/2019 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa, Senin 17 Juni 2019.

Substansi laporan Safii Boeng dan Muhamad Nur Nukuhehe terkait dugaan pelanggaran administrasi di Kecamatan Leihitu memiliki kesamaan yakni terkait dugaan penggelembungan suara partai PPP sebanyak 33 suara yang berasal dari pengurangan suara Partai Perindo.

Selain itu terlapor yang dilaporkan Boeng dan Nukuhehe adalah orang yang sama yakni Ketua PPK Leihitu Kadir Mahu, Ketua Panwascam Leihitu, Abdul Gani Lumaela, Said Patta dan Japar Slamat.

Dalam putusan Bawaslu Malteng nomor 4, Bawaslu Maluku Tengah menyatakan, baik terlapor I Ketua PPK Leihitu Kadir Mahu, terlapor II, Abdul Gani Lumaela, terlapor III, Anggota Panwaslu Kecamatan Leihitu, terlapor IV Said Patta dan terlapor V, Japar Slamat terbukti melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu.

Putusan tersebut juga secara gamblang menyebutkan bahwa laporan dugaan penambaham (Penggelembungan) dan pengurangan suara dari partai Perindo ke Partai PPP yang dilakukan oleh terlapor terbukti.

Penambahan dan pengurangan suara dilakukan dalam penyalinan perolehan suara Calon Anggota DPRD Malteng dari Formulir C1 (TPS ke dalam Formulir DAA1 (Desa).

Oleh karena itu, Bawaslu memerintahkan PPK Leihitu harus melakukan pencatatan atau perbaikan perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten berdasarkan Formulir C1 yang tersebar di Desa Hitu Mesing, Desa Hitu Lama, Desa Wakal dan Desa Kaitetu Kecamatan Leihitu.

Berikut bunyi petikan poin tujuh putusan Bawaslu Maluku Tengah.

“Memerintahkan kepada Terlapor I (Kadir Mahu) yang dalam hal ini sebagai Ketua PPK Kecamatan Leihitu untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Umum Angggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kecamatan Leihitu,

terkait pengurangan perolehan Suara Calon dari Suara Partai Perindo serta penambahan Perolehan Suara Calon dan Suara Partan Persatuan Pembangunan (PPP) pada Daerah Pemilihan 4 Maluku Tengah,

dengan melakukan pencatatan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kabupaten pada TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 12, TPS 15, TPS 18, TPS 20, TPS 24, TPS 25, TPS 30, dan TPS 31 Desa Hitumessing. TPS 04 dan TPS 05 Desa Hitulama, TPS 06 Desa Kaitetu serta TPS 07 Desa Wakal yang dimiliki oleh Pelapor (Syafii Boeng, SH),

kedalam Formulir Model DAAl-DPRD Kabupaten oleh karena telah terjadi kenaikan perolehan suara pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara dan pengurangan perolehan suara Partai Perindo sebanyak 16 Suara serta kenaikan sebanyak 3 (tiga) suara,” bunyi poin tujuh putusan tersebut.

Sebelumnya, Bawaslu Maluku Tengah telah putuskan dugaan pelanggaran Administrasi pemilu yang dilaporkan Muhammad Nur Nukuhehe pada 10 Juni 2019 lalu.
Dalam putusan bernomor 002 / Adm / Bwsl-Malteng / Pemilu / V / 2019, disebutkan dalam poin satu bahwa Bawaslu Malteng menerima sebagian laporan Muhammad Nur Nukuhehe.

Komentar

Loading...