oleh

Batas Rekap Hari Ini, KPU Malteng Masih Hitung Ulang Perolehan Suara Pada 25 TPS

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Meski hari ini, Rabu 15 Mei 2019, masuk batas akhir rekapitulasi hasil pemilu tingkat Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Maluku Tengah, hingga saat ini masih melakukan perhitungan perolehan suara ulang terhadap lima jenis pemilu pada 25 TPS yang tersebar di PPS Tamilow dan PPS Sepa Kecamatan Amahai.

Perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan Rekomendasi Panwascam Amahai yang tidak sempat dilakukan di tingkat Kecamatan, Namun diteruskan oleh Bawaslu Maluku Tengah sehingga KPU Maluku Tengah dibawa pimpinan Abdusamad Ningkeula memutuskan untuk membuka kotak suara Dua Desa tersebut untuk dihitung ulang.

Pantauan Liputan.co.id, hitung ulang dilakukan pada Selasa malam 14 Mei 2019 sampai dengan saat ini pukul 16:00 Wit, Rabu 15 Mei 2019, perhitungan disejumlah TPS tersebut masih belum selesai dilakukan.

Jumlah TPS yang dilakukan hitung ulang pada desa Sepa Sebanyak sembilan TPS, diantaranya, TPS 2, 6, 9, 13, 15, 20, 24, 27 dan TPS 34.

Ada berbagai hal terkait alasan Bawaslu merekomendasikan hitung ulang pada PPS Sepa seperti TPS 2 diketahui Jumlah Pengguna Hak Pilih perempuan melebihi jumlah DPT sedangkan tidak terdapat DPK dan DPTb pada semua tingkatan. Selain itu TPS 6, Jumlah Surat Suara yang di gunakan pada tingkatan PPWP tidak sesuai dengan jumlah Surat Suara yang di gunakan pada tingkatan DPR RI sampai dengan DPRD Kabupaten, sedangkan tidak terdapat DPK dan DPTb.

TPS 9, Jumlah Pengguna Hak Pilih Iaki Iaki melebihi jumlah DPT sedangkan tidak terdapat
DPK dan DPTb pada semua tingkatan. TPS 13, Jumlah Pengguna Hak Pilih laki Iaki melebihi jumlah DPT sedangkan tidak ada DPK dan DPTB pada semua tingkatan. TPS 15, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi Pengguna Surat Suara dan Pengguna Hak Pilih pada semua tingkatan. TPS 20, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi Pengguna Surat Suara pada tingkatan DPR RI dan DPD.

TPS 24, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi jumlah Pengguna Surat Suara pada tingkatan DPD. TPS 27, Jumlah Pengguna hak Pilih perempuan melebihi Jumlah DPT sedangkan tidak ada DPK dan DPTb pada semua tingkat. Dan TPS 30, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi jumlah Pengguna Surat Suara pada tingkatan DPD.

Sementara Hitung ulang pada PPS Tamilouw sebanyak enam belas TPS diantaranya TPS 1, 2, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 32 dan TPS 33.

Dengan indetifikasi masalah sebagai berikut. TPS 1, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi jumlah pengguna Surat Suara pada tingkatan DPR RI. TPS 2, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi jumlah Pengguna Surat Suara pada tingkatan DPRD PROVINSI Tidak ada Pengguna Hak Pilih pada semua tingkatan. TPS 10, Jumlah Suara Sah dan tidak Sah melebihi jumiah Pengguna Surat Suara pada tingkatan DPRD PROVINSI. TPS 11, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi jumlah Pengguna Surat Suara pada tingkatan DPD dan DPRD Kabupaten.

TPS 12, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi jumlah Pengguna Surat Suara pada tingkatan DPRD Provinsi. TPS 14, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi jumlah Pengguna Surat Suara pada tingkatan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. TPS 16, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi jumlah Pengguna Surat Suara pada tingkatan DPRD Provinsi

Pada TPS 17, diketahui jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi jumlah Pengguna Surat Suara pada tingkatan DPRD Kabupaten.

Pada TPS 19 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi jumlah Pengguna Surat Suara pada tingkatan DPRD Provinsi. TPS 20 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi jumlah Pengguna Surat Suara pada tingkatan DPRD Kabupaten

TPS 21 Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah melebihi jumlah Pengguna Surat Suara pada tingkatan DPR RI. TPS 28, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi jumlah Pengguna Surat Suara pada tingkatan DPD. TPS 30, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi jumlah Pengguna Suarat Suara pada tingkatan PPWP DPR DPD dan DPRD Provinsi. TPS 32, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi jumlah Pengguna Surat Suara pada tingkatan DPD dan DPRD Provinsi dan TPS 32, Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi jumlah Pengguna Hak Pilih pada tingkatan DPR RI.

Loading...
loading...

Komentar