oleh

KPU Malteng Putusukan Tidak Hitung Ulang Hasil Pemilu Di PPK Telutih

-NEWS-36 views

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Setelah melakukan kajian terhadap rekomendasi Bawaslu Maluku Tengah (Malteng) tentang penghitungan ulang hasil Pleno PPK Telutih, KPU Malteng memutuskan tidak akan melaksanakan perhitungan ulang tingkat PPK Telutih sebagaimana rekomendasi Bawaslu Malteng yang disampaikan tanggal 7 Mei 2019 lalu.

“KPU Kabupaten Maluku Tengah memutuskan Tidak dapat melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah untuk perbaikan terhadap Tata Cara, mekanisme dan prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ulang pada tingkat PPK Kecamatan Telutih KabupatenMaluku Tengah,” kata Ketua KPU Malteng Abdusamad Ningkeula saat membaca isi putusan KPU Malteng nomor 59 tentang klarifikasi rekomendasi Bawaslu, hal hitung ulang tingkat PPK Telutih.

Pembacaan isi putusan KPU Malteng dilakukan Ningkeula diruang rapat pleno hasil pemilu tingkat Kabupaten Malteng, Rabu Malam 8 Mei 2019.

Dasar KPU menolak gelar hitung ulang tertuang dalam Lima poin isi keputusan KPU tersebut. Kata KPU Malteng Formulir Model DAl-PPWP tidak berada didalam sampul teresegel adalah tidak benar karena faktanya Formulir Model DAl-PPWP adalah tersampul dan tersegel dan bergabung dengan Formulir Model DAAl-PPWP Cbukti Foto/jejak digital.

Selain itu dijelaskan Bahwa terkait dengan temuan Salinan Sertifikat Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Kelurahan/Desa atau sebtuan lain dalam wilayah Kecamatan Telutih.

Model DA1-PPWP yang dibacakan oleh KPU Malteng tidak seuai dengan salinan sertiflkat formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap Negeri di Kecamatan Telutih yakni Fom Model DA1-PPWP yang dimiliki oleh Bawaslu Malteng adalah tidak benar karena faktanya hasil pada formulir Model DAl-PPWP yang dibacakan oleh KPU dan Bawaslu itu sesuai.

“yang tidak sesuai adalah Jumlah Daftar Pemilih Tetap menurut Jenis kelamin dan hal tersebut tidak berpengaruh terhadap Hasil Perolehan Suara yang merupakan pokok/substansi dari Rekapitulasi, sepanjang jumlah Data Pengguna Hak Pilih, Data Penggunaan Surat Suara serta Data Suara sah dan Tidak Sah tidak terjadi selisih dan tidak melebihi Iumlah Daftar Pemilih,” Jelas Ningkeula.

Selanjutnya dikatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK Kecamatan Telutih dituangkan kedalam berita acara rekaputulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertiflkat rekapitulasi, hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu tidak menggunakan format sebagaimana telah diatur dalam Pengaturan KPU.

KPU juga mengakui bahwa PPK Kecamatan Telutih dalam melakukan rekapitulasi menggunakan Format Uji Coba, namun hasil perolehan Suara dalam format tersebut tidak ada selisih angka antara PPK Kecamatan Telutih, Panwascam dan saksi peserta pemilu.

KPU Malteng juga menjelaskan rekomendasi yang diserahkan Bawaslu, tidak menjelaskan secara terperinci pokok-pokok permasalahan kesalahan prosedur yang dapat mempengaruhi hasil perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum tahun 2019.

“Disis lain dari Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan tidak ada yang mengajukan
keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Dan yang terakhir menjadi dasar KPU Malteng menolak penghitungan ulang adalah Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilu 2019.

KPU Malteng juga memerintahkan PPK Kecamatan Telutih untuk mengoreksi rincian data pemilih laki-laki dan perempuan sebagaimana temuan Pada (Fom Model DA1-PPWP) dibeberapa Desa yang didapati pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten seperti foto dibawa ini.

Foto Dokumen selisih angka DPT perempuan dan Laki Laki dalam DA1 PPK Telutih. Sumber KPU Malteng.

Komentar

Loading...