oleh

Apa Jadinya Maluku jika Sopi Dilegalkan?

BEBERAPA waktu belakangan ini, publik Maluku diributkan dengan wacana pelegalan sopi. Hal ini dilakukan antara lain dengan pergerakan secara langsung dilapangan untuk memproklamirkan, maupun dalam narasi tulisan yang banyak berkelana di media membahas terkait eksistensi dari sopi agar secepatnya dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Dalam wacana tersebut, banyak argumentasi yang dalam tinjauanya berpacu pada aspek ekonomi dan aspek adat ( hal ini terdapat dalam narasi beberapa tulisan).

Akan tetapi jika kita berbicara terkait persoalan Peraturan Daerah (Perda), kita sudah pasti akan mengacu pada UU No.32 Tahun 2004 terkait Otonomi Daerah dan UU No.12 Tahun 2011 terkait Hierarki Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, sebab ini digunakan sebagai rujukan Legitimasi Hukum untuk Pengelolaan Tugas Daerah sebagai bentuk Asas Desentralisasi dari Pemerintah Pusat sesuai amanah konstitusi.

Dalam amanah peraturan tersebut, dijelaskan secara detail terkait mekanisme perancangan Peraturan Daerah yang secara eksplisit menerangkan beberapa syarat yang harus dipertimbangkan, seperti : Syarat Filosofis dan Yuridis. Syarat Yuridis sendiri kemudian terbagi lagi atas dua yaitu terkait aspek materiil dan formil, dan dalam aspek materiil menjelaskan beberapa pendekatan; seperti pendekatan Sosiologis.

Dalam culture budaya orang Maluku, tidak ada yang secara detail dalam bentuk outentik menjelaskan bahwa sopi adalah bagian dari hukum adat yang wajib ada dalam upacara adat atau agenda lainya dalam jamuan melainkan itu hanya sebagai bentuk sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa daerah di maluku.

Di daerah Maluku sendiri terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota yang menyebar di seluruh penjuru teritorial wilayah Maluku, dan dari keseluruhan daerah ini mayoritas pemeluk agama adalah umat Islam dan umat Kristiani yang secara kepercayaan berpedoman pada landasan Alquran dan Alkitab/ Injil, yang dalam konteks skriptualis landasan agama sangat menolak terhadap hal hal yang secara jelas telah dideskripsikan.

Seperti dalam Alquran pada Q.S Al Maidah Ayat 90 :
“Hai orang orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adlah perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar mendapat keberuntungan”.

Dan dalam Al kitab
Korintus 6:10 menjelaskan :
“Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat keberuntungan.

Sehingga, dari aspek tatanan nilai agama secara jelas telah menolak terkait hal ini (sopi) untuk dikonsumsikan apalagi diperjual-belikan dalam dalam bentuk legal. Hal ini sama prinsipnya dengan landasan filosofis history terkait dengan kenapa sejarah dari nilai hukum itu hadir di masyarakat.

Tugas pemerintah adalah untuk memformulasikan hukum yang berkembang di tengah masyarakat
Tidak ada pemerintah yang berani mengharuskan memformulasikan bentuk hukum yang bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Itulah landasan yang paling fundamental untuk mengkonstruksikan perancangan sebuah aturan.
Jadi secara logika hukum, sudah sepatutnya hal ini tidak bisa dimaktubkan dalam pelegalan secara konstitusional sesuai dengan norma.

Apalagi hal ini diperjelas dengan pendekatan aspek dampak sosiologis dari kemudharatan sopi, sebagaimana tercatat di Polda Maluku, yang pada tahun 2016 telah terjadi 85 kasus lakalantas akibat pengaruh miras (sopi) dan 4 kasus perkelahian antar kampung, sedangkan di tahun 2017, terjadi 48 kasus lakalantas dan 5 kasus perkelahian antar kampung akibat dari pengaruh miras (sopi), padahal dalam kasusnya sopi masih dalam palarangan untuk dikonsumsi oleh pihak yang berwajib.

Melihat fakta diatas, maka pertanyaannya adalah ; Apa jadinya nanti ketika sopi kemudian dilegalkan ? Sudah pasti akan menambah angka kemudharatan daripada aspek ekonomi (yang sering digadang gadangkan) yang hanya untuk individu individu tertentu.

Jadi sudah sepatutnya kita selaku masyarakat Maluku untuk menolak pelegalan sopi di Maluku, agar stabilitas keamanan dari kehidupan masyarakat tetap terjaga guna menciptkan kesejahteraan untuk masyarakat Maluku yang lebih baik.

Oleh: Abdul Kadir Pelu (Sekretaris Umum HMI Cabang Ambon)

 

Loading...
loading...

Komentar