oleh

Bawaslu: Politisasi Rastra Tananahu Pelanggaran Pidana Pemilu

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Penyelidikan kasus politisasi beras masyarakat Pra – Sejahtera (Rastra) di Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) akhirnya final. Bawaslu Maluku tengah, akhirnya memutuskan kasus tersebut sebagai bentuk pelanggaran pidana pemilu.

“setelah semua pihak kita klarifikasi, termasuk saksi ahli hukum Unpatti maka sejak , Kamis malam tadi Bawaslu telah melakukan rapat pleno dan memutuskan bahwa kasus Rastra Tanananu adalah pelanggaran pidana pemilu. Keputusan itu kemudian disampaikan dalam rapat tahap dua di tingkat sentra Gakumdu yang kemudian diputuskan semua berkas memenuhi rampung,” tandas Amahoru, Koordinator Gakumdu Malteng saat dihubungi, melalui sambungan telponnya, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, keputusan Bawaslu Malteng dan kemudian telah disahkan dalam rapat tahap dua pada tingkat Gakumdu itu sebab setelah melakukan kajian dan dari hasil klarifikasi saksi saksi termasuk saksi ahli bidang hukum, dapat disimpulkan bahwa kasus pembagian Rastra disertai alat peraga kampanye calon anggota legislatif di Negeri Tananahu itu adalah bentuk pelanggaran pemilu.

“rapat tahap dua gakumdu, juga telah memutuskan bahwa kasus Rastra Tananahu adalah pelanggaran pidana bersifat pelanggaran pidana. Oleh sebab itu terhitung hari kamis 4 april 2019, berkas pelanggaran pidana pemilu itu dilimpahkan ke penyidik kepolisian” jelasnya.

Dia mengharapkan penyidik juga dapat bekerja cepat, agar pelanggaran pidana pemilu dari kasus politisasi rastra itu dapat ditindak lanjuti dengan cepat agar prosesnya dapat dilanjutkan ke jaksa penuntut umum untuk disidangkan.

“semua sudah lengkap. Kalau tidak lengkap otomatis dalam pleno ditingkat bawaslu kasus ini tidak mungkin dapat diteruskan untuk ditetapkan dalam Rapat tahap dua pada sentra gakumdu. Kami berharap penyidik dapat bekerja cepat, sehingga kasus ini dapat ditangani dengan baik sampai pada tingkat sidang di pengadilan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat. Tentu harapan ini dimotori harapan agar dapat menjadi pelajaran bagi pihak lain dan semua masyarakat dan peserta pemilu, untuk menjaga proses pemilu serentak ini berjalan lancar dan demokratis tanpa adanya pelanggaran yang berarti” Tutup Amahoru.

Loading...
loading...

Komentar