oleh

Ruhunussa Apresiasi Sikap Bupati Malteng, Memulai Benahi Tindakan Gratifikasi

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Ibrahim Ruhunussa, mengapresiasi Pemerintah Malteng dalam hal ini Bupati Malteng, Tuasikal Abua, memulai benahi tindakan pemberian gratifikasi agar tidak berujung kepada Tindak Pidana Porupsi (TPK).

Pembenahan itu dimulai Tuasikal dengan memperkenalkan Penyelenggara Negara atau ASN di Lingkup Pemkab Malteng, tentang pengenalan pengendalian gratifikasi, melalui sosialisasi pengendalian Gratifikasi kepada Penyelenggara Negara dan ASN Lingkup Pemkab Malteng, Selasa 26 Maret 2019.

Sosialisasi pengendalian gratifikasi, yang diselenggarakan Pemkab Malteng melalu Badan Inspektorat Malteng, bertempat Pendopo Bupati Malteng itu, menghadirkan Yuli Kamelia sebagai Keynote Speaker atau pembicara tunggal. Yuli Kamelia merupakan Ketua Satgas Pengendalian Gratifikasi, Direktorat Gratifikasi KPK RI.

“Saya apresiasi ini. Karena bagian dari cara menghasilkan pemerintahan yang baik. Yang jauh dari korupsi, gratifikasi, dan suap,” kata Ruhunussa disela-sela sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada Penyelenggara Negara dan ASN Lingkup Pemkab Malteng.

Sosialisasi pengendalian gratifikasi kata Ruhunussa, merupakan langkah awal pencegahan dini dari Pemkab Malteng untuk menghasilkan pemerintahan bersih dan pelayanan publik menjadi merata tidak ada pilih kasih yang disebabkan karena konflik kepentingan atau sikap mepotisme.

“Ini langkah baik. Pencegahan dini dari tingkah laku korupsi Penyelenggara Negara atau ASN. Dan pelayanan publik makin lebih baik tidak pilih kasih karena terlepas dari nepotisme,” tandas Ruhunussa.

Sebelumnya Bupati Malteng, Tuasikal Abua, berharap kontrol (pengendalian) terhadap perilaku gratifikasi yang dilakukan penyelenggara Negara dan ASN pada lingkup Pemkab Malteng, perlu dilakukan, agar gratifikasi atau pemberian hadiah tidak berujung pada Tindak Pidana Korupsi.

“kehadiran pihak KPK sebagai narasumber diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang benar tentang gratifikasi dan cara pengendaliannya,” harap Bupati Tuasikal, saat membuka sosialisasi pengendalian Gratifikasi kepada Penyelenggara Negara dan ASN Lingkup Pemkab Malteng.

Tuasikal juga berharap, melalui kegiatan tersebut, kiranya dapat memperluas wawasan, menyamakan persepsi, memunculkan ide, memantapkan komitmen serta menyusun Iangkah dan terobosan yang positif dalam upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

“tindakan gratifikasi dapat berdampak negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka dalam ketentuan perundang-undangan perbuatan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi,” tandasnya.

Yuli Kamelia dalam pemaparan materi pengendalian gratifikasi, mengingatkan penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Malteng untuk tidak memberikan hadiah (gratifikasi) kepada sesama ASN atau Penyelenggara Negara, baik berupa barang ataupun uang, yang jumlahnya lebih dari 1 Juta rupiah.

Tidak hanya Penyelenggara Negara dan ASN, batasan pemberian hadiah itu, juga berlaku bagi rekanan atau pihak swasta yang ada kaitanya dengan pelaksanaan proyek pemerintah.

“Dulu kita kenal Nepotisme kalau sekarang KPK kenal dengan Konflik Kepentingan. Jadi bapa ibu penyelenggara Negara atau ASN, tidak boleh memberi hadiah bagi sesama lebih dari Rp.1 juta. Kalau lebih berarti itu masuk gratifikasi yang harus dilaporkan ke KPK. Kalau kurang dari angka itu tidak perlu dilaporkan,” tandas Yuli.

Loading...
loading...

Komentar