oleh

KPK Ingatkan Pemkab Malteng, Beri Hadiah Tidak Lebih Dari Sejuta

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi peringatan kepada seluruh penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Pemkab), untuk tidak memberikan hadiah (gratifikasi) kepada sesama ASN atau Penyelenggara Negara, baik berupa barang ataupun uang, yang jumlahnya lebih dari 1 Juta rupiah.

Tidak hanya Penyelenggara Negara dan ASN, batasan pemberian hadiah itu, juga berlaku bagi rekanan atau pihak swasta yang ada kaitanya dengan pelaksanaan proyek pemerintah.

Hal itu dikatakan Yuli Kamelia, Ketua Satgas Pengendalian Gratifikasi, Direktorat Gratifikasi KPK RI, saat beri materi dalam sosialisasi pengendalian Gratifikasi kepada Penyelenggara Negara dan ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Selasa, 26 Maret 2019. Di Pendopo Bupati Malteng.

“Dulu kita kenal Nepotisme kalau sekarang KPK kenal dengan Konflik Kepentingan. Jadi bapa ibu penyelenggara Negara atau ASN, tidak boleh memberi hadiah bagi sesama lebih dari Rp.1 juta. Kalau lebih berarti itu masuk gratifikasi yang harus dilaporkan ke KPK. Kalau kurang dari angka itu tidak perlu dilaporkan,” tandas Yuli.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi itu yakni Bupati Malteng Tuasikal Abua, Ketua DPRD Malteng Ibrahim Ruhunussa, Pimpinan Forkopimda dan sejumlah anggota DPRD dan ASN lingkup Pemda Malteng.

Penyampaian Yulia berdasarkan Peraturan KPK nomor 2 tahun 2014. Dimana dalam perKPK itu, merincikan bahwa ada dua jenis gratifikasi yakni tindakan gratifikasi yang harus dilaporkan dan yang tidak harus dilaporkan.

Bentuk gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah pemberian dari seorang pegawai kepada orang karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.

“Bapa ibu yang lakukan pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama,” jelas yulia.

Pelaporan dugaan TPK kata Yuli bisa langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12950. Bisa juga lapor lewat Call Center 198, Faks: (021) 5289 2456, SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575, Email: pengaduan@kpk.go.id. atau ke KWS: http://kws.kpk.go.id

Kesempatan itu Yuli juga menjabarkan indeks penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang ditangani KPK itu lebih banyak ke kasus suap dan pengadaan barang dan jasa.

“Jadi saya ingatkan pejabat yang punya wewenang sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) harus hati hati,” kata Yuli mengingatkan.

Dia juga menjabarkan TPK yang ditagani KPK berdasar institusi itu lebih banyak dari Pemda Kabupaten dan Kota.

“Kalau Tindak Pidana Korupsi berdasarjan jenis intitusi yang ditangani KPK itu, terbanyak dari Pemda Kabupaten dan kota. Berikutnya Tindak Pidana Korupsi terbanyak kedua yang ditangani itu dari kementrian dan lembaga serta nomor tiga adalah Pemprov,” terang Yuli.

Selain itu penanganan TPK berdasar profesi terbanyak dari Anggota DPR RI dan DPRD.

“Makanya hari ini juga kita undang bapa Ibu Anggota DPRD dalam sosialisasi ini. Tersangka Tindak Pidana Korupsi Ini paling banyak dari Anggota DPR/DPRD yakni 103. Nomor dua adalah pihak swasta. Karena pihak swasta biasanya ikut terlibat Tindak Pidana Korupsi. Berikutnya adalah Walikota, Bupati atau Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota. Pejabat eselon juga ada yang jadi TSK Tindak Pidana Korupsi yang ditangani KPK,” tandasnya

Loading...
loading...

Komentar