oleh

Datangkan KPK, Tuasikal Harap Ada Pengendalian Gratifikasi

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Bupati Maluku Tengah (Malteng), Tuasikal Abua, berharap kontrol (pengendalian) terhadap perilaku gratifikasi yang dilakukan penyelenggara Negara dan ASN pada lingkup Pemkab Malteng, perlu dilakukan, agar gratifikasi atau pemberian hadiah tidak berujung pada Tindak Pidana Korupsi.

“kehadiran pihak KPK sebagai narasumber diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang benar tentang gratifikasi dan cara pengendaliannya,” harap Bupati Tuasikal, saat membuka sosialisasi pengendalian Gratifikasi kepada Penyelenggara Negara dan ASN Lingkup Pemkab Malteng, Selasa 26 Maret 2019.

Untuk diketahui, Sosialisasi pengendalian gratifikasi, yang diselenggarakan Pemkab Malteng, melalu Badan Inspektorat Malteng, bertempat Pendopo Bupati Malteng itu, menghadirkan Yuli Kamelia sebagai Keynote Speaker atau pembicara tunggal.

Yuli Kamelia merupakan Ketua Satgas Pengendalian Gratifikasi, Direktorat Gratifikasi KPK RI.

Tuasikal juga berharap, melalui kegiatan tersebut, kiranya dapat memperluas wawasan, menyamakan persepsi, memunculkan ide, memantapkan komitmen serta menyusun Iangkah dan terobosan yang positif dalam upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

“tindakan gratifikasi dapat berdampak negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka dalam ketentuan perundang-undangan perbuatan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi,” tandasnya.

Ketentuan tersebut lanjut Bupati, secara sosiologis memberikan batasan terhadap budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada atau oleh Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negera. “sehingga perbuatan gratifikasi akan meminimalkan bahkan menghilangkan potensi munculnya tindak pidana pemerasan dan suap,” tukas Tuasikal.

Olehnya itu, kata Tuasikal, perbuatan penerimaan gratiflkasi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya
dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Pada konteks itu, maka diperlukan adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya pembangunan sistem pencegahan korupsi. Pengendalian gratifikasi secara transparan dan akuntabel akan berdampak
pada terbentuknya aparatur pemerintah yang berintegritas serta meningkatkan citra positif dan kredibilitas instansi pemerintah Maluku Tengah,” tutup Tuasikal.

Yuli Kamelia dalam pemaparan materi pengendalian gratifikasi, mengingatkan penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Malteng, untuk tidak memberikan hadiah (gratifikasi) kepada sesama ASN atau Penyelenggara Negara, baik berupa barang ataupun uang, yang jumlahnya lebih dari 1 Juta rupiah.

Tidak hanya Penyelenggara Negara dan ASN, batasan pemberian hadiah itu, juga berlaku bagi rekanan atau pihak swasta yang ada kaitanya dengan pelaksanaan proyek pemerintah.

“Dulu kita kenal Nepotisme kalau sekarang KPK kenal dengan Konflik Kepentingan. Jadi bapa ibu penyelenggara Negara atau ASN, tidak boleh memberi hadiah bagi sesama lebih dari Rp.1 juta. Kalau lebih berarti itu masuk gratifikasi yang harus dilaporkan ke KPK. Kalau kurang dari angka itu tidak perlu dilaporkan,” tandas Yuli.

Penyampaian Yulia berdasarkan Peraturan KPK nomor 2 tahun 2014. Dimana dalam perKPK itu, merincikan bahwa ada dua jenis gratifikasi yakni tindakan gratifikasi yang harus dilaporkan dan yang tidak harus dilaporkan.

Bentuk gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah pemberian dari seorang pegawai kepada orang karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.

“Bapa ibu yang lakukan pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama,” jelas yulia.

Pelaporan dugaan TPK kata Yuli bisa langsung ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12950. Bisa juga lapor lewat Call Center 198, Faks: (021) 5289 2456, SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575, Email: pengaduan@kpk.go.id. atau ke KWS: http://kws.kpk.go.id.

Loading...
loading...

Komentar