oleh

Tidak Mengukur Tanah Warga, BPN Malteng Kesampingkan Putusan MA

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Badan Pertanahan Nasional Maluku Tengah (Malteng) diduga mengesampingkan putusan pengadilan Mahkama Agung (MA) terhadap sebidang tanah milik Warga Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, atas nama Maawia, yang berlokasi di seputaran bundaran Kota Masohi Malteng.

BPN Malteng yang dipimpin Ferry B. Soukotta itu, tidak melakukan pengukuran tanah milik Maawia. Padahal, BPN Malteng tahun 1989-1990 an pernah digugat Maawia di Pengadilan sebagai tergugat dua dan Pemda Malteng sebagai tergugat satu.

Saat itu, baik tergugat satu maupun tergugat dua dinyatakan kalah dan kedua tergugat diminta pengadilan untuk mengakomodir kepentingan penggugat atas kepemilikan tanah dengan luas 440 meter persegi itu.

Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : ll/Pdt.G/1987/PN.MSH tanggal 30 September 1989 (vide : amar point 5) Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : l63/Pdt/1989/PTMal tanggal 19 April 1990 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3971 K/Pdt/ 1990 tanggal 18 Desember 1992.

Baik putusan pengadilan Negeri hingga kasasi, Penggugat dalam hal ini Maawia berhak mendapat pelayanan BPN.

Dan Tahun 1994 atas putusan pengadilan itu telah dilakukan eksekusi tanah tersebut.

Atas hal itu, Maawia, pada tahun 2018 akhir memasukan berkas kelengkapan pembuatan sertifikat tanah ke BPN.

Namun BPN yang pada saat itu telah mengeluarkan surat kepada Maawia perihal pemberitahuan rencana pengukuran tanah, hingga saat ini BPN belum juga turun ke lapangan untuk lakukan pengukuran.

“Setelah kami melengkapi surat untuk proses sertifikat tanah, Mereka (BPN) surati bapak saya terkait rencana pengukuran tanah. Surat itu tanggal 4 Oktober 2019 namun hingga saat ini pengukuran belum dilakukan,” ujar Sandy Fardi kepada Liputan.co.id, di Masohi, Senin 11 Maret 2019.

Sandy menilai BPN tidak punya alasan lain untuk tidak memproses sertifikat tanah atas nama ayahnya. Karena perintah pengadilan sudah jelas.

“Poin 5 dalam putusan pengadilan mengatakan bahwa memerintahkan tergugat dua (BPN Masohi) untuk menyelesaikan sertifikat tanah sengketa atas nama penggugat (Maawia). Karena putusan itu BPN harusnya menjalankan perintah pengadilan bukan malah kesampingkan,” ujar Sandi.

Selain itu dalam poin empat putusan pengadilan sambung Fardy, mengatakan bahwa, baik pemerintah sebagai tergugat satu atau orang lain dilarang menguasai tanah tersebut tanpa ijin dari ayahnya selaku penggugat.

“Lihat point 4, mengatakan bahwa melarang tergugat satu atau siapa saja yang dapat hak daripadanya menguasai tanah sengketa tanpa seizin penggugat,” terang Fardy.

Atas dua poin itu kata Fardy, BPN tidak bisa seenaknya mengakomodir keberatan pihak lain yang mengklaim miliki tanah itu. Apalagi kata Fardy, BPN sampai mengkesampingkan putusan pengadilan.

“Alasan formal BPN apa, sehingga tanah yang telah lewati sengketa hingga tingkat pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta Mahkama Agung telah incrack tanah itu milik bapak saya,” tandas Fardy.

Sikap BPN untuk tidak melakukan pengukuran kata Fardy, buat pihaknya sampai-sampai menyurati BPN Wilayah Maluku terkait lambatnya pelayanan BPN Malteng. Bahkan kata Fardy, BPN Wilayah Maluku memerintahkan kepada BPN Malteng laksanakan pelayanan terhadap pihaknya sebagai mana putusan Pengadilan.

“Surat kami dibalas oleh BPN Maluku kepada BPN Malteng tanggal 21 Februari 2019. Surat itu berPerihal lambatnya pelayanan BPN Masohi. Nah dalam point dua surat itu mengatakan bahwa Apabila laporan tersebut mengandung kebenaran maka pelayanan pertanahan diatas objek tanah tersebut tetap mengacu kepada putusan Pengadilan,” beber Fardy.

Sehingga Fardy berulang mengatakan BPN tidak harus tunduk kepada pihak yang mengklain miliki hak atas tanah yang sudah jelas secara yuridis formal adalah milik ayahnya.

Terhadap hal tersebut Liputan.co.id melakukan konfirmasi kepada kepala BPN Malteng Ferry B. Soukotta.

Soukota mengakui putusan pengadilan yang dibeberkan oleh Fardy. Atas hal itu pihaknya sudah berproses mendaftarkan tanah tersebut dan telah siap untuk lakukan pengukuran tanah tersebut. Namun dikatakan, saat hendak lakukan pengukuran ada yang ajukan keberatan kepada BPN.

“Saat kita mau lakukan pengukuran ada komplen dari pihak yang merasa memiliki tanah itu,” jelasnya.

Atas keberatan itu BPN melakukan mediasi. Selama mediasi kata Sahukotta tidak ada kata sepakat. Sehingga pihaknya memberikan luang kepada pihak terkait untuk untuk menyelesaikan secara hukum. “Sepanjang belum ada penyelesaian atas bidang tanah itu BPN belum bisa melakukan kegiatan (pengukuran),” tandasnya.

Soukotta juga mengakui secara yuridis formal putusan pengadilan tanah tersebut atas nama Maawia. Namun kata Dia, pihaknya memperhatikan kronologis sejarah sengketa tanah yang berhujung pada putusan pengadilan itu, berdasarkan penjabaran dari pihak yang mengajukan keberatan. “Secara Yuridis Formal maka bidang tanah itu sesuai petusuan pengadilan ada pada pemohon. tapi kalau kita perhatikan keberatan berdasarkan kronologis historis maka ini juga harus kita pertimbangkan keberatan dari yang berkeberatan,” jelasnya.

Sohukotta saat ditanya detail keberatan formil apa yang jadi alasan BPN untuk tidak memproses lanjut pengukuran tanah. Namun Ia malah mengarahkan untuk hal itu ditanyakan kepada pihak yang berkeberatan.

“Nanti bung dong pendekatan saja dengan pihak yang berkeberatan. Tapi dari keberatan yang diajukan, tanah itu milik yang berkeberatan,” tandasnya.

Sohukotta kembali ditanyakan apakah ada bukti hitam diatas putih terkait klaim kepemilikan tanah itu bukan milik Maawia atau milik yang keberatan. Ia tidak bisa berikan penjelasan dan lagi-lagi mengarahkan pertanyaan itu kepada pihak berkeberatan.
“Nanti ditanyakan kepada pihak berkeberatan,” singkatnya.

Loading...
loading...

Komentar