oleh

Jaksa Kembalikan Tiga SPDP Kasus Korupsi Ke Polres Malteng

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Lagi-lagi Kejaksaan Negeri Maluku Tengah kembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tiga kasus korupsi yang di tangani Polres Maluku Tengah.

Tiga kasus yang dikembalikan SPDPnya adalah dugaan korupsi Dana Desa Liang, dugaan korupsi SMA 3 Masohi dan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal 30GT.

Infornasi adanya pengembalian SPDP tiga kasus itu didapat dari salah satu sumber diinternal Kejaksaan Negeri Maluku Tengah.

Sumber tersebut menyebutkan bahwa, Kajari Malteng Robinson Sitorus telah menandatangani  pengembalian SPDP tiga kasus tersebut tiga hari yang lalu.

Dikembalinya SPDP tiga kasus korupsi tersebut, lantaran Penyidik Reskrimsus Polres Malteng tidak memenuhi permintaan pelengkapan berkas atau permintaan pemenuhan P19 dalam kurung waktu 3 bulan.

“Sudah ditanda tangani pa Kajari, dua hari lalu. Bahwa 3 SPDP kasus korupsi dari Polres telah dikembalikan,” ujar Sumber yang enggan namanya disebutkan, Senin 4 Maret 2019 di Masohi.

Pengembalian tiga SPDP kasus korupsi itu, maka ada penambahan deretan pengembalian SPDP kasus korupsi oleh jaksa kepada penyidik Polres Malteng. Sebelumnya, Jaksa juga pernah kembalikan SPDP kasus Korupsi dana Bos 2013 yang hingga saat ini belum diketahui perkembangan kasusnya.

Pengembalian SPDP juga merupakan prasyarat bagi Kejaksaan untuk mengganggap kasus tersebut tidak ada dalam daftar perkara di tubuh lembaga Adhiyaksa itu.

Kapolres Maluku Tengah AKBP R. Arthur L. Simamora saat ditemui Liputan.co.id di ruang kerjanya Selasa 5 Maret 2019, mengatakan, Pengembalian SPDP Kasus Korupsi oleh Jaksa bukan berarti kasus tersebut  ditutup.

Menurutnya, pengembalian tersebut hanya karena soal Standar Operasional (SOP) batas waktu pemenuhan P19. “Tidak ada masalah itu. SPDP itu bukan artinya menghentikan kasusnya. Pengembalian SPDP itu karena terlalu lama tundanya (Pemenuhan P19). Karena dia (kejaksaan) punya batas waktu perbaikan berkas perkara,” tandasnya.

Simamora mengatakan, ada hal prinsip yang sering buat penyidik lama menyelesaikan pemenuhan berkas P19. yakni salah satunya soal meminta keterangan tambahan saksi ahli.

“Misalnya kita saat menyurati salah satu lembaga untuk memenuhi keterangan saksi ahli, kadang sebulan atau dua bulan baru suratnya dibalas. Kami mau gimana, padahal mekanisme itu yang harus kita lakukan. Bahkan kita yang minta melalui surat untuk kita datangi saksi ahli untuk dapat keterangan, itu aja belum dibalas,” tuturnya.

Ia mengatakan kasus itu tetap diproses. Pria berpangkat perwira menengah itu juga  berjanji akan menerbitkan SPDP baru lagi untuk memproses kasus tersebut. “Proses kasus (Korupsi) ini berbeda. Kasusnya tetap ada. Dan tetap diproses.  Tidak ada saya akan mencabut (SP3) kasus, itu tidak ada. Jelas ya,” tegas Simamora.

Loading...
loading...

Komentar