LIPUTAN MALTENG

News

Kajari-Bupati Malteng Teken MoU dan Penyerahan SKK

Penandatanganan MOU Oleh Bupati Malteng Tuasikal Abua, Sebelah Kiri Kajari Malteng Robinson Sitorus dan disaksikan oleh Wakil Bupati Malteng Marlatu Leleury dan Kabag Hukum Setda Malteng, M. Tuakia. Selasa 29 Januari 2019. (Kayum/Liputan.co.id)

Penandatanganan nota kesepahaman itu terkait permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang diantaranya bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di Kabupaten Maluku Tengah.

Oleh: Kayum Ely/Liputan.co.id

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Maluku Tengah, Robinson Sitorus teken Memorandum of Understanding (MoU), Selasa 29 Januari 2019, bertempat Ruang Pertemuan Kantor Bupati Malteng.

Penandatanganan nota kesepahaman itu terkait permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang diantaranya bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Tidak hanya MoU, kesempatan tersebut Bupati Tuasikal menyerahkan surat kuasa khusus kepada kejari Malteng terkait dengan masalah aset daerah untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

Penyerahan Surat Kuasa Khusus dari Bupati Malteng Tuasikal Abua kepada Kajari Malteng Robinson Sitorus di Ruang Rapat Kantor Bupati Malteng, Selasa 29 Januari 2019. (Kayum/Liputan.co.id)

Usai penandatanganan MoU dan penyerahan SKK, Tuasikal mengatakan, masalah hukum yang sering dialami pihaknya adalah masalah perdata, yang berkaitan dengan pengamanan aset daerah. Di sisi lain, persoalan aset sangat perlu ditata dengan baik karena menjadi kunci raihan predikat WTP dari BPK yang sudah diterima Pemkab Malteng selama tiga kali berturut-turut.

Dia dikatakan, tujuan MoU ini untuk efesiensi dan efektivitas penyelesaian masalah hukum di Pemkab Malteng agar permasalahan yang akan mengarah ke ranah hukum dapat dicegah secara bersama.

“Dengan kerja sama yang baik antara kami dengan Kejaksaan Maluku Tengah. Saya ucapkan terima kasih atas penyelamatan aset daerah (mobil) sebanyak 5 unit. Pada tahun 2018,” ujar Tuasikal.

Tuasikal juga mengungkapakan Kejari Malteng telah membantu Pemda terkait penagihan tunggakan retribusi di PT. WLI yang jumlahnya miliaran rupiah.

“Terima kasih juga atas penagihan tunggakan retribusi perikanan ke PT. WLI sebesar 3 Milyar lebih, sudah di cicil selama 2 bulan berjalan sampai lunas,” kata Tuasikal.

Sementara itu Robinson Sitorus mengungkapkan MOU antara Pemda dan Kejari Malteng baru dibangun kembali setelah MoU terakhir pada tahun 2016.

“Perjanjian kerjasama MoU terakhir tahun 2016, dan baru tahun ini di buat kembali. Mudah mudahan kerja sama ini berjalan baik,” kata Sitorus.

Kesempatan tersebut Sitorus mengungkapkan, selama tahun 2018, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Malteng telah menuntaskan lima dari delapan surat kuasa khusus terkait dengan penyitaan aset Daerah.

“Dan perlu diketahui bahwa
Jaksa Pengacara Negara di Kejari Malteng, selama tahun 2018, telah menerima 8 SKK dari Pemda Maluku Tengah dan 5 selesai, 1 sudah ada progres 20% dan 2 lagi masih proses,” ucapnya.

Hadir dalam penandatangan MoU tersebut Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleury, SE., Penjabat Sekda Malteng, Doktor Rakib Sahubawa, Kasi Datun Kejari Malteng, Bobby Virgo Septa Saputra, dan sejumlah Pimpinn OPD Kabupaten Malteng.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

To Top