oleh

Honorer K2 Malteng, Kembali Demo

Malteng, Liputan.co.id-Sejumlah pegawai honorer kategori (K2) Maluku Tengah, pada Selasa 30 Oktober 2018, untuk kedua kalinya, kembali melakukan aksi demontrasi menuntut diangkat jadi PNS. Sebelumnya aksi yang sama dilakukan pada 21 september 2018.

Para demontran saat aksi sebelumnya, mendesak pemda dan DPRD Malteng perjuangakan nasib mereka untuk diangkat jadi PNS. Dan mereka harap pemda menolak perekrutan CPNS 2018 di Malteng, Karena pada pembukaan CPNS 2018 sesuai dengan keputusan pemerintah pusat formasi K2 Maluku Tengah hanya dua orang yang dibutuhkan.

Tidak hanya itu, batas umur bagi pelamar CPNS maksimal 35 tahun membuat ratusan honorer K2 di Malteng tak bisa ikut Tes CPNS 2018 karena sudah berusia diatas 35 tahun.

Oleh karena itu pada tuntutan kali ini, sesuai dengan pantauan wartawan Liputan.co.id di kantor DPRD mereka mereka meminta Pemda dan DPRD menyalurkan aspirasi mereka langsung kepada Presiden.

Mereka meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik untuk mencabut batas umur bagi pelamar CPNS.

Selain pencabutan batas umur pelamar CPNS, mereka juga meminta Pemerintah Pusat agar segera menunda pelaksanaan penerimaan CPNS Umum, sebelum persoalan Honorer K2 dapat diselesaikan secara keseluruhan tanpa batas usia dan tanpa Tes penerimaan.

“Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan Revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang bisa mengakomodir kebutuhan Tenaga Honorer K2 dan Pemerintah pusat dalam hal ini yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia agar segcra mencabut PERMEN PAN-RB Nomor 36 dan 37 tahun 2018,” bunyi tuntutan Demontran yang dibacakan salah satu orator.

Merespon itu Ketua Komisi Satu DPRD Maluku Tengah, Muhammad Nur Nukuhehe mengatakan akan menindaklanjuti permintaan para demontran kepada pimpinan DPRD.

Ia juga menjelasakan semenjak beberap tahun lalu DPRD telah memperjuangkan nasib Honorer K2 di Pemerintah Pusat.

Terhadap permintan Honorer K2 pada aksi pertama, Komisi DPRD Malteng telah melakukan kunjungan komisi ke Kementrian PAN-RB untuk menyampaikan tuntutan demonstran.

Namun Nukuhehe mengungkapkan, sesuai dengan pernyataan pihak KemenPAN-RB kepada mereka terkait tuntutan pendemo meminta Pemda menolak Rekrutmen CPNS 2018, itu hak Pemerintah namun kata Nukuhehe, Kementrian PAN-RB mengatakan itu hak setiap daerah namun konsekuaensinnya ada pada daerag dimaksud. “Kami sudah menyampaikan tuntutan bapa ibu ke MENPAN-RB Salah satunya penolakan Reksrutmen CPNS. Tapi mereka mengatakan itu hak setiap daerah tapi daerah tapi pempus tetap melaksanakan jika Maluku Tengah menolak maka pemda dimaksud akan rugi itu kata pihak Kementrian,” jelas Mukuhehe.

Ia juga mengatakan DPRD tetap berjalan sesuai koridor hukum terkait perekrutan CPNS. Dikatakan masalah K2 di Malteng, DPRD sejak tahun 2016 dan 2017 telah perjuangakan nasib K2 malteng Malteng dengan mendorong pemerintah pusat terbitkan peraturan pengganti PP 56 Tahun 2012 untuk mengangkat tenaga nonorer.

“Sejumlah daerah juga menuntut hal yang sama terkait, meminta pemerintah pusat terbitkan peraturan pengganti PP 56 Tahun 2012 untuk mengangkat tenaga nonorer. Dan saat disana kemarin kami ungkapakan rasa kekecewaan kepada kemenPAN-RB. Bahwa aspirasi yang sudah kami sampaikan sejak dua tahun lalu tidak direspon oleh mereka. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena soal Pengakatan CPNS maupun Honorer diatur Undang-undang,” tandasnya.

Terhadap tuntutan para demontran Nukuhehe akan komunikasi dengan Pimpinan DPRD agar saat DPRD menyampaikan tuntutan ke Pemerintah pusat agar perwakilan dari mereka dilibatkan agar disaksikan langsung oleh mereka.

“Kami akan sampaikan tuntutan ini kepada Pimpinan untuk ditindak lanjuti seperti apa. Dan kalau perlu saat tuntutan ini disampaikan kepada pemerintah pusat perwakilan dari K2 ikut dilibatkan,” tukasnya.

Loading...
loading...

Komentar