oleh

Komnas HAM RI Tinjau Sengketa Lahan PTPN XIV Di Tananahu

Malteng, Liputan.co.id-Komisioner Mediasi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia Munafrizal Manan, kunjungi Negeri Tananahu, Kecamatan Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah, Rabu 26 September2018.

Manan didampingi sejumlah staf mediator dan Jusmalinda Hole Komnas HAM perwakilan Maluku.

Kunjungan Komnas HAM tersebut unruk memediasi masalah sengketa tanah  3458 Hektar milik Negeri Tananahu yang dikontrak  PTPN XIV Awaya.

Seperti diketahui masyarakat dan Pemerintah Negeri Tananahu menginginkan lahan pertanian yang dikontrak PTPN XIV Awaya yang sudah habis masa kontrak sejak tahun 2012 itu harus dikembalikan kepada Negeri Tananahu.

Guna memediasi masalah tersebut dalam Pantauan Liputan, Komnas HAM lebih  dulu melakukan serap informasi dari pemerintah Negeri Tananahu dan masyarakat setempat di Gedung pertemuan Tananahu.

Munafrizal Manan berharap kehadiran Komnas HAM bisa dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan memediasi pihak Pemerintah Tananahu sebagai pihak pelapor  dan PTPN IX Awaya sebagai pihak terlapor.

“Kami kesini dalam rangka untuk menindaklanjuti penanganan kasus di sini. Kami harapkan nanti kedatangan kami disini bisa mendorong penyelesaian,” ujar Manan usai mendengar sejumlah masukan dari pemerintah  dan masyarakat Tananahu.

Dikatakan Komnas HAM tetap memberikan perhatian terhadap masalah tersebut sesuai dengan lingkup dan batas kewenangan komnas HAM yakni mediasi. “Kami akan tindak lanjuti apa yang tadi disampaikan sesuai dengan batas kewenangan kami,” tandasnya.

Kedatang Komnas HAM tentu memberikan semangat masyarakat tananahu untuk memperjuangakan hak mereka.

Dihadapan Komnas HAM, Warga setempat mengatakan selema memperjuangkan hak  mereka, mereka merasa sering mendapat intimidasi bahkan tekanan dari pihak oknum aparat maupun pihak perusahaan.

“kami sudah lama perjuangakan tanah kami. Kami sering mendapat tekanan dan intimidasi dari oknum aparat maupun pihak perusahaan. Mereka (PTPN XIV Awaya) harus keluar dari tanah kami, Ini tanah kami,  keluar-keluar” teriak sejumlah warga Tananahu dihadapan Komnas HAM.

Warga Tananahu saat menyampaikan aspirasi mereka dihadapan Komnas HAM. (FOTO KAYUM/LIPUTAN)

Sementara itu, Raja Negeri Tananahu Yulia Awayakuane berharap kedatangan komnas HAM bisa dapat menindaklanjuti masalah yang sedang dihadapi untuk diselesaikan.

“Sudah beberapa kali komnas HAM  memediasi masalah ini. Harapannya masalah ini selesai dan kami mendapatkan hak kami secara penuh terhadap ribuan hektar lahan yang sudah selesai dikontrak PTPN XIV Awaya,” harap Yulia.

Komnas Ham saat serap informasi dari warga dan pemerintah Tananahu. Dari kanan Komnas HAM perwakilan Maluku Jusmalinda Hole, Raja Negeri Tananahu Yulia Awayakuane dan Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan. (FOTO KAYUM/Liputan).

Sebagai informasi masa kontrak tanah dengan luas kurang lebih  3458 Hektar oleh PTPN IXIV Awaya sudah selesai tahun 2012 lalu, namun perusahan tersebut masih menduduki lahan dan mengklaim sebagai Tanah Negara. PTPN XIV Awaya sejak beberapa tahun lalu  mengajukan kembali Hak Guna Usaha (HGU) namun hingga saat ini HGU belum diterbitkan.

Hal itu karena Pemerintah Negeri Tananahu menolak tanda tangan klausal perpanjangan kontrak baru yang diajukan pihak perusahaan.

Disisi lain pemerintah setempat telah membangun jalan dan rumah pemukiman di atas lahan tersebut.

Sebelumnya pemerintah dan warga dilarang melakukan pembangunan di tiga ribu hektar tanah itu dengan dalil merupakan tanah Negara.

Komentar

Loading...